Malang – Wakil Wali Kota Malang Ali Muthohirin meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mengevaluasi program kerja 2026 dan memastikan penyusunan APBD 2027 berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Ali menegaskan, efisiensi anggaran tidak boleh berhenti sebagai instruksi administratif. Setiap program dan belanja pemerintah harus memberikan manfaat nyata bagi warga Kota Malang.
Pesan itu disampaikan Ali saat memimpin apel di Balai Kota Malang, Senin (19/10/2026). Ia mengingatkan jajaran Pemkot Malang agar memanfaatkan periode Oktober hingga Desember untuk mengevaluasi program sekaligus mematangkan perencanaan anggaran tahun depan.
“Ini sudah bulan Oktober, November, Desember menjelang pembahasan APBD 2027. Semua program yang sudah kami lakukan, saya minta dievaluasi secara keseluruhan, disiapkan dengan betul 2027. Jangan sampai kemudian yang diperintahkan oleh Bapak Presiden terkait dengan efisiensi ini tidak kita laksanakan dengan baik,” tegas Ali.
Menurutnya, momentum dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran juga perlu menjadi pengingat bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kinerja dan memastikan kebijakan pemerintah pusat berjalan hingga tingkat pelayanan paling bawah.
Ali menekankan, pengelolaan APBD harus berpijak pada prinsip bahwa uang yang dihimpun dari masyarakat perlu dikembalikan melalui pelayanan publik dan pembangunan yang manfaatnya bisa dirasakan langsung.
“Kita mengumpulkan dan mengelola keuangan yang dihasilkan dari masyarakat. Maka semaksimal mungkin harus kembali kepada masyarakat itu,” tegas dia.
Selain efisiensi anggaran, Ali menyoroti kualitas pelayanan publik yang dinilai masih perlu dibenahi. Ia mengaku masih menerima laporan warga terkait pengurusan administrasi yang memakan waktu lama, bahkan mengharuskan masyarakat berpindah dari satu bagian ke bagian lain.
Kondisi tersebut, kata dia, harus menjadi bahan evaluasi bagi seluruh jajaran Pemkot Malang. Perbaikan birokrasi tidak cukup hanya direncanakan, tetapi harus diwujudkan melalui pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan responsif terhadap persoalan warga.
Ali berharap evaluasi program 2026 dan penyusunan APBD 2027 dilakukan secara menyeluruh agar anggaran tidak sekadar memenuhi kebutuhan birokrasi. Ia menegaskan, ukuran keberhasilan pemerintah terletak pada kemampuannya melayani masyarakat, bukan menyenangkan pimpinan.
“Karena puncak keberhasilan bukan menyenangkan pimpinan. Tugas utama adalah melayani masyarakat, bukan melayani pimpinan,” tandasnya.
