SkemaNusantara.com – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) mengalokasikan anggaran Rp251 miliar untuk memenuhi kebutuhan operasional layanan transportasi publik Trans Jatim pada 2026. Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim, Khusnul Arif, menilai dukungan anggaran tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah menjaga keberlanjutan layanan transportasi publik.
Khusnul mengatakan, anggaran tersebut diharapkan mampu mencukupi kebutuhan operasional Trans Jatim sehingga layanan tetap berjalan optimal dan dapat diakses seluruh lapisan masyarakat. Hal itu disampaikannya pada Jumat (30/1/2026).
“Ini bentuk keseriusan pemerintah daerah. Anggaran Rp251 miliar tersebut diharapkan mampu mencukupi seluruh kebutuhan operasional Trans Jatim,” ujarnya.
Menurut Khusnul, keberlanjutan Trans Jatim ke depan tidak seharusnya hanya berorientasi pada subsidi. Seiring membaiknya kondisi fiskal daerah, ia mendorong adanya perluasan jangkauan layanan ke sejumlah wilayah lain di Jawa Timur.
“Harapan kami, jika kondisi fiskal daerah membaik, Trans Jatim bisa menambah koridor, tidak hanya di Malang Raya, tetapi juga merambah wilayah Bakorwil lain seperti Madiun dan Jember,” kata politikus Nasdem asal Kediri tersebut.
Komisi D DPRD Jatim juga mendorong Dinas Perhubungan terus meningkatkan kualitas layanan seiring besarnya anggaran yang disiapkan. Khusnul menilai penyediaan transportasi publik yang layak merupakan bagian dari kewajiban pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat.
Ia menegaskan, manfaat Trans Jatim tidak dapat diukur hanya dari pendapatan langsung bagi daerah. Pada 2026, PAD dari layanan tersebut diperkirakan sekitar Rp35 miliar, di luar potensi pendapatan iklan pada armada bus. “Kalau dihitung secara kas memang PAD-nya tidak besar. Tapi ada manfaat lain yang tidak bisa dihitung dalam bentuk rupiah, seperti pertumbuhan ekonomi, transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat,” paparnya.
Selain dampak ekonomi, keberadaan Trans Jatim dinilai berkontribusi terhadap pengurangan emisi gas buang, kemacetan, serta angka kecelakaan lalu lintas. Meningkatnya minat masyarakat menggunakan transportasi publik juga dinilai membuat mobilitas lebih terjangkau dan berdampak pada aktivitas ekonomi warga.
Saat ini, Dinas Perhubungan Jatim tengah melakukan kajian dan riset bersama kalangan akademisi untuk mengukur dampak sosial dan ekonomi Trans Jatim secara lebih komprehensif. Adapun anggaran Rp251 miliar mencakup skema Buy The Service (BTS) untuk delapan koridor, yakni tujuh koridor di wilayah Gerbangkertosusila dan satu koridor di Malang Raya.
