SkemaNusantara.com – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penindakan tegas terhadap korporasi yang terbukti bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Sanksi tidak berhenti pada pencabutan izin, tetapi juga dapat dilanjutkan dengan penyelidikan unsur pidana.
Instruksi tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin rapat terbatas secara hybrid mengenai penanganan sejumlah bencana di Tanah Air dari Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (16/09/2026).
Dalam rapat itu, Presiden menyoroti laporan Kapolri terkait dugaan kebakaran yang disengaja serta keterlibatan puluhan korporasi. Prabowo meminta hasil temuan tersebut diverifikasi secara menyeluruh sebelum tindakan hukum dijalankan.
“Jadi semua tadi yang dinilai oleh Kapolri, diverifikasi yang melanggar, kita akan bertindak dengan keras. Apalagi yang sudah diberi sanksi tahun-tahun yang dulu, kalau sekarang masih dia melanggar, berarti tidak ada jalan lain, kita harus cabut semua izin-izinnya,” tegas Prabowo.
Menurut Kepala Negara, pencabutan izin harus segera dilakukan terhadap pihak yang berdasarkan hasil verifikasi terbukti bertanggung jawab. Bahkan, perusahaan yang sebelumnya pernah mendapatkan sanksi namun kembali melakukan pelanggaran diminta tidak diberikan toleransi.
“Dan akan kita lakukan dalam waktu dekat, saya minta tidak usah lagi ada macam-macam kalau memang sudah jelas bahwa dia bertanggung jawab, kita harus cabut semua izinnya,” ujarnya.
Prabowo juga meminta agar pencabutan izin tidak menutup kemungkinan proses hukum pidana. Ia menginstruksikan aparat untuk tetap mendalami dugaan tindak pidana apabila unsur pelanggaran ditemukan.
“Dan bila perlu setelah dicabut, tetap kita selidiki unsur pidananya. Tidak ada ampun mulai sekarang,” lanjutnya.
Khusus kepada Kapolri, Prabowo meminta seluruh jajaran dikerahkan untuk mengusut dugaan pelanggaran karhutla. Penyelidikan diminta dilakukan secara mendalam untuk memastikan pihak yang bertanggung jawab mendapatkan tindakan sesuai dengan pelanggarannya.
“Kapolri saya minta all out. Saya minta kerahkan instansi yang di bawah kalian. Selidiki sedalam-dalamnya dan kita tindak. Kita tidak bisa lagi toleransi soal ini,” kata Prabowo.
Di luar aspek penegakan hukum, Presiden meminta pemerintah menjaga kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutla dalam beberapa waktu ke depan. Berdasarkan laporan yang diterimanya, kondisi satu setengah bulan mendatang masih tergolong rawan.
“Kita harus punya stamina, ketahanan, tadi sudah dilaporkan satu setengah bulan ke depan masih cukup rawan, tapi kita sekarang akan mencari langkah-langkah solusi menyeluruh,” ujarnya.
Prabowo menilai kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat sistem mitigasi. Ia meminta persiapan penanganan karhutla ke depan dilakukan lebih masif agar pemerintah memiliki kemampuan pencegahan dan penanganan yang semakin baik.
“Dan ini juga mengingatkan kita bahwa persiapan kita harus lebih masif, dan penanganan-penanganan yang akan datang saya yakin akan lebih baik dari pengalaman kita sekarang. Saya tekankan bahwa masalah kebakaran hutan ini harus kita benar-benar kendalikan,” tegas Prabowo.
