SkemaNusantara.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak antikritik. Menurutnya, kritik dan koreksi dari masyarakat diperlukan untuk memastikan kebijakan pemerintah tetap berada di jalur yang tepat.
Prabowo menyampaikan hal tersebut saat memberikan sambutan pada Perayaan Natal Nasional di Jakarta, Senin, 5 Januari 2026. Ia menilai kritik yang disampaikan secara sehat dan objektif dapat menjadi sarana evaluasi bagi pemerintah.
“Kalau dikritik, malah kita harus bersyukur kalau saya dikoreksi. Saya dibantu, saya diamankan,” tegas Prabowo.
Menurut Prabowo, rasa tidak nyaman ketika menerima kritik merupakan hal yang manusiawi. Namun, ia memandang koreksi sebagai pengingat sekaligus bentuk perlindungan dalam menjalankan amanah sebagai kepala negara.
Prabowo juga mencontohkan ketika kritik publik mendorongnya kembali meninjau keputusan yang telah diambil. Ia menyebut proses tersebut dilakukan secara objektif dengan melibatkan para ahli.
“Kritik, koreksi adalah menyelamatkan. Jadi saya terima kasih kalau ada yang teriak-teriak ‘Prabowo mau hidupkan lagi militerisme’. Saya koreksi lagi, apa benar? Saya panggil ahli hukum untuk mengkaji mana batas kepemimpinan yang terlalu otoriter,” bebernya.
Meski membuka ruang kritik, Prabowo mengingatkan agar kritik tidak berubah menjadi fitnah maupun penyebaran informasi bohong. Menurutnya, informasi yang dapat merusak kepercayaan publik dan memecah persatuan bangsa justru berbahaya.
Di tengah dinamika kritik terhadap pemerintah, Prabowo mengakui terdapat pihak yang menyampaikan komentar bernada sinis atau bertujuan menjatuhkan pemerintah. Ia memilih merespons berbagai kritik tersebut melalui kerja nyata.
“Kita akan bekerja dengan bukti, bukan dengan janji saja,” katanya.
Prabowo menegaskan pemerintah tetap membuka ruang bagi kritik yang konstruktif. Menurutnya, koreksi dari masyarakat diperlukan untuk membantu pemerintah menjaga kualitas kebijakan, demokrasi, dan tata kelola negara.
