SkemaNusantara.com – Pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memutuskan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen hanya diberlakukan terhadap barang dan jasa mewah.
Keputusan tersebut mendapat apresiasi dari DPR RI karena dinilai merespons aspirasi masyarakat terkait rencana kenaikan PPN. Kebijakan itu merupakan penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan keputusan tersebut merupakan hasil pertemuan antara perwakilan DPR RI dengan Presiden Prabowo pada 5 Desember 2024.
“DPR RI memberikan apresiasi kepada pemerintah Prabowo-Gibran yang telah menerima aspirasi rakyat dan DPR RI,” kata Dasco dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria di Jakarta, Selasa (31/12/2024).
Dasco menyebut terdapat tiga poin utama dalam keputusan pemerintah terkait penerapan PPN 12 persen.
Pertama, tarif PPN naik dari 11 persen menjadi 12 persen hanya untuk barang dan jasa mewah. Kedua, tidak ada kenaikan tarif PPN terhadap barang dan jasa lain di luar kategori mewah.
“Untuk barang dan jasa selain barang mewah tidak ada kenaikan PPN dan tetap dikenakan tarif lama 11 persen,” ujar Dasco.
Ketiga, barang dan jasa yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat tetap mendapatkan fasilitas tidak dikenakan PPN atau tarif nol persen.
“Barang dan jasa yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang selama ini bebas dari tarif PPN tetap diberikan fasilitas transmisi atau dikenakan tarif nol persen, masih tetap berlaku,” katanya.
Menurut Dasco, penerapan kebijakan tersebut membuat pendapatan pemerintah untuk APBN 2025 hanya dihitung sebesar Rp3,2 triliun. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan potensi penerimaan negara sebesar Rp75 triliun jika PPN 12 persen diberlakukan terhadap seluruh barang dan jasa.
“Ini tentunya pilihan yang sulit bagi pemerintah, namun kami memberikan penghargaan sebesar-besarnya kepada pemerintah yang lebih mengedepankan kepentingan rakyat kecil,” kata Dasco.
Dasco kemudian mengajak masyarakat untuk bersatu dan mendoakan pemerintahan Prabowo-Gibran agar dapat menjalankan tugas kepemimpinan dengan baik serta membawa kemajuan bagi Indonesia.
“Kita berdoa agar pemerintah dengan rakyat bersatu untuk kemajuan Indonesia, selamat Tahun Baru 2025,” kata Dasco.
