SkemaNusantara.com – Ketua MPP PKS Mulyanto meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Audit dinilai penting untuk memastikan program strategis pemerintah tersebut berjalan transparan dan terhindar dari potensi konflik kepentingan.
Mulyanto mengatakan MBG merupakan kebijakan strategis negara yang menyangkut masa depan anak-anak Indonesia. Karena itu, menurutnya, program yang menjadi salah satu kebijakan unggulan Presiden Prabowo tersebut perlu didukung sistem pengawasan yang memadai, terlebih anggaran yang digunakan cukup besar.
“MBG adalah kebijakan strategis negara yang menyangkut masa depan anak-anak Indonesia. Program ini harus dikelola secara baik, tidak boleh dibiarkan muncul ruang abu-abu antara kebijakan publik dan kepentingan politik,” kata Mulyanto di Jakarta, Sabtu, 3 Januari 2026.
Menurut Mulyanto, dalam beberapa pekan terakhir muncul sejumlah laporan dan temuan masyarakat sipil yang mengindikasikan adanya keterkaitan antara pelaksana MBG dengan tokoh politik, oknum partai, maupun pihak yang memiliki afiliasi politik. Ia meminta dugaan tersebut dicermati secara serius.
“Fakta ini membuat kita miris, karena itu patut dicermati secara serius, jangan dianggap sepele,” tegasnya.
Mulyanto menilai asas kehati-hatian harus menjadi prinsip utama pemerintah dalam menjalankan MBG. Menurutnya, setiap program yang dibiayai APBN dan berskala nasional perlu dijalankan dengan prinsip transparansi serta dijauhkan dari konflik kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Ia juga menyoroti dugaan keterlibatan legislator, pengurus partai, atau pihak yang memiliki pengaruh politik sebagai pelaksana, pengelola, maupun penerima manfaat langsung MBG. Menurut Mulyanto, kondisi tersebut berpotensi mencampuradukkan fungsi eksekutif, pengawasan, dan kepentingan politik.
“Jika situasi ini dibiarkan, MBG berisiko kehilangan legitimasi publik dan dipersepsikan sebagai alat konsolidasi kekuasaan atau distribusi rente, bukan sebagai instrumen keadilan sosial. Ini tentu akan menjadi bahaya yang serius bagi demokrasi dan tata kelola pemerintahan kita,” ujarnya.
Karena itu, Mulyanto meminta pemerintah membuka secara transparan seluruh rantai pelaksanaan MBG, mulai dari mitra program, proses penunjukan, pengurus dan pemilik manfaat, hingga mekanisme pengawasan dan audit. Ia juga mendorong audit independen terhadap pelaksanaan program tersebut agar kepentingan penerima manfaat tetap menjadi prioritas.
“Demi menjaga marwah negara dan demokrasi yang bermartabat, maka pelaksanaan MBG ini mesti dikawal secara ketat, diaudit secara independen, dan dijauhkan sepenuhnya dari praktik politik praktis. Kepentingan anak-anak Indonesia harus dijauhkan dari hiruk-pikuk kepentingan kekuasaan,” tandas Mulyanto.
