SkemaNusantara.com – DPR RI dan parlemen Inggris mendorong penguatan kerja sama dalam menghadapi tantangan lingkungan global, mulai dari perubahan iklim dan konservasi keanekaragaman hayati hingga pengembangan skema pembiayaan berkelanjutan.
Pembahasan tersebut berlangsung dalam forum Parliamentary Hearing antara DPR RI dan delegasi United Kingdom All-Party Parliamentary Group (APPG) on International Conservation yang didukung International Conservation Caucus Foundation (ICCF) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/4/2026).
Delegasi DPR RI dipimpin Budisatrio Djiwandono bersama Rokhmin Dahuri, Rina Sa’adah, Husein Fadlulloh, Yan Permenas Mandenas, dan Ravindra Airlangga. Sementara delegasi Inggris dipimpin Barry Gardiner bersama Graham Stuart, Kerry McCarthy, dan Blake Stephenson.
Salah satu agenda yang dibahas adalah pengembangan pembiayaan taman nasional melalui Public Private Partnership (PPP). Skema ini dinilai dapat menjadi alternatif untuk mengatasi keterbatasan kemampuan fiskal negara berkembang dalam mendukung program konservasi.
“Kita tidak bisa lagi bergantung sepenuhnya pada APBN untuk menjaga kawasan konservasi. Dibutuhkan skema pembiayaan inovatif yang melibatkan sektor swasta, namun tetap dalam kerangka tata kelola yang akuntabel dan berkelanjutan,” ujar Budisatrio Djiwandono.
Dalam forum tersebut, Rokhmin Dahuri juga menyoroti pentingnya tata ruang yang mempertimbangkan aspek ekologis. Ia mengusulkan agar setiap wilayah memiliki minimal 30 persen kawasan lindung untuk menjaga keberlanjutan ekosistem dan mengurangi risiko bencana.
“Setiap wilayah idealnya memiliki minimal 30 persen kawasan lindung. Ini bukan sekadar angka normatif, tetapi batas ekologis untuk memastikan keberlanjutan kehidupan dan mencegah bencana yang semakin sering terjadi,” tegasnya.
Menurut Rokhmin, agenda konservasi juga perlu ditempatkan dalam keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Pengelolaan sumber daya alam, kata dia, tetap dapat memberikan manfaat ekonomi tanpa mengorbankan ekosistem untuk generasi mendatang.
“Konservasi tidak boleh dipahami sebagai ‘mengunci’ sumber daya alam. Justru konservasi adalah cara mengelola sumber daya secara bijak agar memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga ekosistem untuk generasi mendatang,” jelasnya.
Potensi blue carbon Indonesia turut menjadi perhatian. Dengan sekitar 70 persen wilayah Indonesia berupa laut, ekosistem pesisir seperti mangrove dinilai memiliki peran strategis dalam menyerap dan menyimpan karbon. Rokhmin menyebut rehabilitasi tambak-tambak terlantar sebagai salah satu peluang yang dapat dikembangkan.
“Mangrove Indonesia memiliki kapasitas serap karbon yang jauh lebih tinggi dibandingkan hutan daratan. Ini adalah keunggulan strategis yang harus dikelola secara serius, termasuk melalui rehabilitasi tambak-tambak terlantar,” ungkap Rokhmin Dahuri.
Budisatrio menilai isu lingkungan membutuhkan kerja sama lintas negara. Menurutnya, diplomasi parlemen dapat menjadi jalur untuk memperkuat global environmental governance, termasuk mendorong dukungan pendanaan dan transfer teknologi bagi negara berkembang.
“Isu lingkungan dan perubahan iklim tidak bisa diselesaikan secara unilateral. Dibutuhkan kerja sama global yang adil, termasuk dukungan pendanaan dan transfer teknologi dari negara maju kepada negara berkembang,” tutup Budisatrio Djiwandono.
Pertemuan tersebut diharapkan memperkuat sinergi Indonesia dan Inggris dalam konservasi, perlindungan keanekaragaman hayati, serta pengembangan model pembiayaan inovatif untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
