SkemaNusantara.com – Komisi I DPR RI berkomitmen memperjuangkan peningkatan kesejahteraan prajurit TNI sekaligus pemenuhan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Kedua aspek tersebut dinilai sama pentingnya untuk menjaga kesiapan operasional dan mendukung pelaksanaan tugas pertahanan negara.
Anggota Komisi I DPR RI, Achmad Daeng Sere, menegaskan bahwa pemenuhan alutsista tidak bisa dipisahkan dari kesejahteraan personel. Hal itu disampaikannya seusai pertemuan Komisi I DPR RI dengan jajaran Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Sultan Hasanuddin, Sulawesi Selatan, dalam kunjungan kerja reses ke Makassar, Jumat (9/10/2026).
“Jelas sekali bahwa alutsista dengan kesejahteraan tidak bisa terpisahkan,” ujar Daeng kepada Parlementaria.
Politisi Fraksi Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I itu menyebut Komisi I akan memperjuangkan aspirasi tersebut dengan mempertimbangkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Kami atas izin Ketua dan teman-teman Komisi I, insyaallah apa yang disampaikan Bapak Komandan, kita harus semaksimal mungkin memperjuangkan terkait antara alutsista dengan kesejahteraan. Tapi ada tapinya, semampu APBN bisa terpenuhi,” katanya.
Daeng menambahkan, kesejahteraan prajurit akan terus menjadi perhatian dalam pembahasan bersama pemerintah. Menurutnya, beratnya tanggung jawab TNI dalam menjaga kedaulatan negara perlu diimbangi dukungan yang memadai, baik bagi personel maupun kebutuhan operasional.
“Komitmen Komisi I sangat kuat. Jelas di kesimpulan juga tadi, ini menjadi catatan kita. Nanti hasilnya kita lihat, insyaallah,” ungkapnya.
Komandan Lanud Sultan Hasanuddin, Marsma TNI Vincentius Endy Hadi Putra, juga menekankan pentingnya keseimbangan antara pengadaan alutsista dan penyediaan fasilitas pendukung kesejahteraan prajurit. Menurutnya, kedatangan peralatan pertahanan baru perlu diiringi sarana yang menunjang kebutuhan personel.
“Ini kan paralel ya, jadi dengan kedatangan alutsista tentunya harus ada sarana-sarana yang membuat prajurit ini sejahtera,” ujar Vincentius.
Ia mengapresiasi perhatian Komisi I DPR RI terhadap aspirasi TNI AU, terutama terkait kebutuhan pertahanan dan kesejahteraan personel.
“Kami terima kasih sekali, kontribusinya sangat luar biasa dan sungguh nyata sekali Komisi I memperjuangkan aspirasi-aspirasi kami,” katanya.
Persoalan serupa sebelumnya disoroti Daeng saat kunjungan kerja Komisi I DPR RI ke Lanud Adi Soemarmo, Surakarta, Jawa Tengah, pada 25 September 2026. Dalam pemberitaan Parlementaria pada 28 September 2026, ia menyoroti kebutuhan peningkatan Uang Lauk Pauk (ULP), fasilitas kamar mess, serta pemenuhan alutsista.
Saat itu, Daeng menyatakan bahwa kemungkinan peningkatan ULP akan dibahas dengan mempertimbangkan kondisi keuangan negara. Ia juga menekankan bahwa kesejahteraan prajurit merupakan salah satu faktor pendukung kesiapan pertahanan.
Perhatian terhadap aspek tersebut turut mengemuka setelah Presiden Prabowo Subianto menaikkan tunjangan kinerja (tukin) prajurit TNI dan pegawai Kementerian Pertahanan. Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, menyambut baik kebijakan tersebut dan berharap peningkatan tunjangan dapat memperkuat kesejahteraan sekaligus mendorong profesionalisme prajurit.
Dave juga menilai peningkatan kesejahteraan perlu berjalan beriringan dengan penguatan kapasitas institusi pertahanan agar pelaksanaan tugas Kementerian Pertahanan dan TNI dapat berlangsung optimal.
