SkemaNusantara.com – Anggota Komisi XI DPR RI Annisa Maharani Alzahra Mahesa meminta Calon Anggota BPK RI Asep Rahmat Suwandha menjelaskan secara konkret metodologi dan indikator yang akan digunakan dalam penerapan Audit Impact Index.
Pertanyaan tersebut disampaikan Annisa saat mendalami gagasan Asep mengenai audit impact dalam proses fit and proper test calon Anggota BPK RI. Menurutnya, instrumen tersebut perlu memiliki ukuran yang jelas agar dampak pemeriksaan BPK terhadap perbaikan tata kelola dan keuangan negara dapat diukur secara objektif.
Annisa tidak hanya menyoroti gagasan Audit Impact Index, tetapi juga meminta penjelasan mengenai mekanisme validasi indikator yang akan digunakan. Ia turut mengaitkan hal tersebut dengan pengalaman Asep selama lebih dari 30 tahun sebagai auditor maupun auditee.
“Pertanyaan saya, apa metodologi yang akan digunakan untuk BPK audit impact ini? Dan juga jika Pak Asep terpilih, indikator apa yang akan Bapak gunakan, yang akan Bapak masukkan secara konkret ke dalam Audit Impact Index? Dan siapa yang bisa memvalidasi indikator-indikator tersebut?” ujarnya.
Menurut Annisa, pendalaman itu diperlukan untuk memastikan instrumen pengawasan keuangan negara memiliki ukuran yang terukur. DPR RI juga akan mengawal rangkaian uji kelayakan dan kepatutan untuk memperoleh jajaran pimpinan BPK yang dapat menjawab kebutuhan pengawasan publik.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Asep menjelaskan bahwa metodologi indikator integritas yang tengah dikembangkan mengacu pada kerangka Monitoring Center for Prevention (MCP). Kerangka itu mencakup sejumlah area yang dinilai rentan terhadap praktik korupsi.
Area tersebut antara lain penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengelolaan aset, pengelolaan pendapatan, serta pengawasan. Asep menyebut pengembangan indikator tersebut juga tengah dilakukan bersama Danantara dan KPK untuk diterapkan pada BUMN.
“Di situ ada penganggaran, di situ ada pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengelolaan aset, Pak, yang Bapak tadi tanya, kemudian pengelolaan pendapatan, pengawasan, dan lain-lain. Gitu ya. Jadi, itu indikator-indikator atau metodologi, Pak, yang ini juga sedang saya bangun bersama-sama dengan Danantara dan KPK untuk BUMN, Pak,” jelas Asep.
Dalam pengembangan tersebut, Asep mengatakan telah menyusun 110 indikator integritas BUMN. Indikator itu disesuaikan dengan karakteristik bidang masing-masing, termasuk sektor infrastruktur, perbankan, transportasi, dan sumber daya alam.
“Sampai dengan saat ini versi yang sekarang hari ini, saya punya 110 indikator, Pak, integritas untuk masing-masing BUMN itu sesuai dengan bidangnya masing-masing, Pak. Misal di infrastruktur, perbankan, transportasi, dan sumber daya alam, itu masing-masing ada. Nanti itu bisa di-ini-kan, Pak. Itu indikatornya,” pungkas Asep.
