SkemaNusantara.com – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mendorong pemerintah menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah ketidakpastian ekonomi global. Ada empat kebijakan yang dinilai dapat memperkuat ruang fiskal sekaligus menjaga aktivitas ekonomi nasional.
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan dinamika global, termasuk gejolak pasar keuangan dan konflik geopolitik di Timur Tengah, berpotensi memberikan dampak terhadap perekonomian Indonesia. Meski demikian, ia menilai kondisi fiskal nasional masih relatif terjaga berdasarkan asumsi makro dan postur APBN tahun ini.
“Kita tidak perlu gaduh dan tidak perlu menjadi bangsa yang kagetan. Kalau melihat asumsi makro dan postur APBN tahun ini, sebenarnya masih cukup terjaga,” ujar Said saat ditemui Parlementaria di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/3/2026).
Langkah pertama yang diusulkan adalah menajamkan program pemerintah berdasarkan tingkat prioritas dan urgensinya. Program yang menyangkut kebutuhan mendesak masyarakat dinilai harus tetap berjalan agar pelayanan publik dan agenda pembangunan tidak terganggu.
“Kami berharap pemerintah melakukan penajaman terhadap program-program yang benar-benar prioritas dan mendesak. Program seperti itu tentu harus tetap dilanjutkan,” katanya.
Sementara program yang masih masuk kategori prioritas tetapi tidak bersifat mendesak, menurut Said, dapat dipertimbangkan untuk ditunda sementara. Penundaan tersebut diharapkan memberikan tambahan ruang bagi pemerintah dalam mengantisipasi perubahan kondisi ekonomi global.
Usulan ketiga berkaitan dengan subsidi. Legislator Fraksi PDI Perjuangan itu meminta pemerintah memperbaiki ketepatan sasaran subsidi karena masih terdapat kesalahan dalam penyaluran, baik kepada penerima yang sebenarnya tidak berhak maupun masyarakat yang semestinya memperoleh bantuan tetapi belum terjangkau.
“Subsidi kita masih memiliki tingkat kesalahan yang cukup tinggi, sehingga perlu dilakukan penajaman agar benar-benar tepat sasaran,” jelasnya.
Adapun langkah keempat adalah memperkuat bantuan sosial yang bersifat produktif bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Said menilai dukungan pembiayaan, terutama bagi sektor usaha mikro, dapat menjadi salah satu cara menjaga perputaran sektor riil ketika perekonomian menghadapi tekanan eksternal.
Said menyebut jumlah pelaku UMKM di Indonesia mencapai sekitar 43,9 juta, dengan mayoritas berada pada kategori usaha mikro. Kelompok tersebut dinilai membutuhkan dukungan pembiayaan dalam skala relatif kecil agar dapat mempertahankan sekaligus mengembangkan aktivitas usahanya.
“Kalau usaha mikro ini mendapatkan dukungan modal yang relatif kecil sekalipun, dampaknya bisa langsung terasa pada pergerakan sektor riil,” tandas politisi asal Dapil Jawa Timur XI tersebut.
Menurut Said, keempat usulan itu pada akhirnya diarahkan untuk menjaga kesehatan fiskal sekaligus memastikan APBN tetap memiliki kemampuan menjalankan fungsi stabilisasi ekonomi. Penajaman belanja, perbaikan subsidi, serta penguatan dukungan terhadap sektor mikro dinilai perlu berjalan beriringan menghadapi ketidakpastian global.
