SkemaNusantara.com – Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Putri Zulkifli Hasan menemukan dugaan penyalahgunaan pembelian solar bersubsidi menggunakan puluhan QR Code cetak dalam satu kendaraan. Temuan tersebut terungkap saat inspeksi mendadak (sidak) di SPBU Candimas, Lampung Selatan, Lampung, Jumat (9/10/2026).
Dalam sidak tersebut, Putri menemukan satu truk membawa hingga 50 QR Code cetak yang diduga digunakan untuk membeli solar bersubsidi berulang kali di sejumlah SPBU. Praktik ini dikenal dengan modus “helikopter”, yakni kendaraan berpindah dari satu SPBU ke SPBU lain dengan mengganti pelat nomor.
“QR Code itu memang seharusnya dari handphone, dibuka aplikasi MyPertaminanya lalu diperlihatkan. Yang kita temukan sekarang masih banyak yang di-print,” ujar Putri saat meninjau SPBU Candimas.
Menurut Putri, penggunaan QR Code cetak dalam jumlah banyak membuka peluang pembelian berulang dengan identitas kendaraan berbeda. Modus tersebut dinilai menjadi celah dalam pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
“Ada satu truk yang punya QR Code yang di-print sampai dengan 50, coba bayangkan, dia muter-muter saja itu. Helikopter nama modusnya, dari SPBU ini ke sini, dia ganti plat karena pakai print,” jelas politisi Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.
Temuan serupa, lanjut Putri, juga dijumpai saat sidak di SPBU Rajabasa. Dalam peninjauan itu, ia mendapati kendaraan menggunakan QR Code yang tidak sesuai dengan data kendaraannya.
“Memang seharusnya QR itu jangan di-print. Satu mobil bisa bawa berapa QR? Print atau screen capture? Harus langsung dari aplikasi MyPertamina untuk mengecilkan jumlah fraud,” tegasnya.
Untuk mencegah penyalahgunaan, Komisi XII DPR RI secara berkala berkoordinasi dengan BPH Migas dalam mengawasi penyaluran BBM bersubsidi. Putri menilai mekanisme verifikasi pembelian perlu diperketat agar subsidi tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak.
Di Lampung, sebanyak 91 SPBU disebut telah menerima peringatan. Putri menyampaikan bahwa sejumlah laporan telah ditindaklanjuti, sedangkan laporan lainnya masih dalam proses penanganan.
Ia menegaskan, solar bersubsidi harus diprioritaskan bagi masyarakat yang berhak, termasuk petani dan nelayan. Karena itu, pengawasan distribusi serta penindakan terhadap dugaan pelanggaran perlu dilakukan sesuai ketentuan agar penyaluran subsidi lebih tepat sasaran.
“Jangan sampai ada oknum-oknum pengepul dengan metode helikopter. Ini kita harapkan pengawasannya diperketat dan jangan ragu untuk ditindak tegas saja supaya masyarakat merasa aman,” pungkasnya.
