SkemaNusantara.com – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan pentingnya menjaga toleransi dan kerukunan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Ia meminta pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan segera menangani potensi intoleransi agar tidak berkembang menjadi konflik sosial.
Pesan tersebut disampaikan Gibran saat membuka Kongres Nasional ke-V Asosiasi Pendeta Indonesia (API) di Grand Serpong Hotel & Resort, Tangerang, Banten, Kamis (08/10/2026).
Dalam sambutannya, Gibran menyebut keberagaman sebagai bagian dari kehidupan bangsa yang harus dijaga bersama. Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas kasus intoleransi yang masih terjadi di sejumlah daerah.
“Indonesia adalah negara, bangsa yang majemuk. Perlu benar-benar menjaga persatuan, perdamaian, nilai-nilai toleransi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika di tempat Bapak Ibu masih terjadi kasus-kasus intoleransi,” ujar Gibran.
Ia menegaskan, pemerintah memiliki perhatian terhadap persoalan tersebut, terutama dalam menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai keyakinannya. Jaminan itu, menurutnya, merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945.
“Pemerintah memiliki perhatian serius terkait ini. Negara harus hadir menjamin kemerdekaan warganya dalam memeluk dan menjalankan ibadah sesuai agamanya masing-masing, seperti yang diamanatkan di Undang-Undang Dasar 1945,” tegasnya.
Gibran juga menyinggung penanganan persoalan yang terjadi di GKPI Rajeg. Ia mengaku telah berkomunikasi dengan pendeta, pengurus gereja, dan pemangku kepentingan setempat untuk mencari penyelesaian. Menurutnya, gereja tersebut tidak ditutup, melainkan dipindahkan ke lokasi baru yang lebih layak dengan bantuan pemerintah daerah agar jemaat tetap dapat beribadah.
Berkaca dari persoalan itu, Gibran meminta kepala daerah, Kapolda, dan Pangdam lebih peka terhadap dinamika masyarakat. Ia menekankan pentingnya penyelesaian sejak dini terhadap setiap potensi intoleransi agar tidak meluas.
“Saya selalu mengingatkan kepada para pemangku kepentingan, khususnya kepala daerah, Kapolda, Pangdam, agar peka terhadap kondisi di tengah masyarakat. Jika ada percikan-percikan intoleransi di tengah masyarakat, segera selesaikan, segera dicari solusinya,” katanya.
Gibran turut mengajak para rohaniwan dan seluruh elemen masyarakat mengambil peran dalam menjaga keharmonisan sosial. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi maupun mempercayai kabar bohong yang berpotensi memecah belah persatuan.
“Mari kita jaga Indonesia bersama-sama. Kita harus saling menguatkan, saling bantu, saling topang. Jadikan perbedaan bukan sebagai pemecah belah. Jangan mudah terprovokasi, jangan mudah percaya dengan kabar bohong,” tutupnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal API sekaligus Ketua Panitia Kongres, Pdt. Estefanus Baalati, melaporkan bahwa organisasi tersebut telah berdiri sejak 2002. API kini memiliki kepengurusan di 34 provinsi dan sekitar 208 kabupaten/kota, serta tiga perwakilan luar negeri di Timur Tengah, Malaysia, dan Hong Kong.
Kongres Nasional ke-V API dihadiri hampir 400 peserta. Estefanus mengapresiasi kehadiran Gibran yang dinilainya mencerminkan semangat merangkul berbagai elemen masyarakat dan umat beragama.
“Kami bukan sekadar melihat beliau sebagai Wakil Presiden, tetapi kami melihat beliau sebagai pribadi yang berkarya bagi bangsa. Kerja-kerja yang dilakukan oleh Bapak Wapres kita, kerja-kerja yang menyatukan semua elemen, kerja-kerja yang menyatukan dan merangkul semua umat,” ungkap Estefanus.
Selain menjadi ajang konsolidasi nasional dan pembekalan kader, kongres tersebut mengagendakan pemilihan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) API periode 2026–2031 serta penetapan arah organisasi dan program kerja strategis.
