SkemaNusantara.com – Fleksibilitas pengelolaan anggaran daerah dan kepastian kebijakan bagi industri tembakau menjadi dua isu yang mengemuka dalam dialog Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak dan Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo.
Pembahasan tersebut berlangsung di tengah penataan kembali hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. Ruang gerak pemerintah daerah dalam menggunakan anggaran hingga keberlanjutan sektor tembakau menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan pembangunan dan ekonomi masyarakat.
Emil Dardak mengatakan keterlibatan pemerintah pusat dalam pembiayaan proyek daerah bukan hal baru. Namun, ia menilai skema penganggaran yang terlalu kaku dapat menyulitkan pemerintah daerah menyesuaikan penggunaan anggaran dengan kebutuhan di lapangan.
“Dulu sekat-sekatnya sangat kaku. Jika pusat ingin mendanai jalan daerah, eksekutornya harus pemda melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Karena sifatnya proyek spesifik, anggarannya tidak bisa dialihkan ke kebutuhan lain,” ujar Emil.
Menurut Emil, pola tersebut terus dievaluasi agar pembiayaan pembangunan lebih sesuai dengan kebutuhan setiap daerah. Salah satu skema yang disebut ialah program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) untuk mempercepat penanganan infrastruktur.
Ia juga menilai penataan hubungan fiskal perlu mempertimbangkan kemampuan daerah dalam membiayai pelayanan publik. Penyesuaian melalui Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan maupun Dana Bagi Hasil (DBH) dinilai perlu menjadi bagian dari pembahasan.
Selain fleksibilitas anggaran, Emil menyoroti keberlanjutan industri tembakau, termasuk tata kelola cukai. Ia menyebut kunjungan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ke Surabaya menjadi bagian dari upaya mencari formula kebijakan untuk sektor tersebut.
“Pak Purbaya datang khusus untuk mencari formulasi agar sektor tembakau berkontribusi maksimal pada pembangunan melalui tata kelola cukai yang lebih baik,” katanya.
Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo menilai dinamika hubungan fiskal pusat dan daerah merupakan bagian dari pembagian kewenangan dalam sistem pemerintahan. Ia mengakui perubahan alokasi anggaran dari pemerintah pusat sempat memengaruhi ruang pemerintah daerah dalam menjalankan sejumlah program.
“Kita ini NKRI. Saya memimpin di level kabupaten, Beliau (Emil) di provinsi, dan Presiden di tingkat pusat,” kata Rio.
Menurut Rio, dukungan pembiayaan kemudian kembali melalui sejumlah program sektoral, termasuk bidang infrastruktur desa dan pertanian. Namun, bagi Situbondo, dinamika kebijakan fiskal juga berkaitan erat dengan sektor tembakau yang menopang penghasilan petani, buruh pabrik, dan aktivitas ekonomi masyarakat lainnya.
Karena itu, Rio meminta kepastian kebijakan dari pemerintah pusat agar perubahan regulasi tidak menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari tembakau.
“Rentang ekonomi masyarakat kami sangat bergantung pada tembakau. Posisi saya jelas, saya akan membela rakyat,” tegas Rio.
Rio juga menyoroti peran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) dalam pembiayaan kebutuhan daerah. Menurut dia, dana tersebut telah digunakan untuk mendukung pelayanan publik, termasuk pengadaan 38 unit ambulans serta perbaikan Puskesmas dan rumah sakit pada tahun lalu.
Di sisi lain, Emil menekankan perlunya mencari titik temu antara kepentingan kesehatan masyarakat dan keberlangsungan ekonomi yang berkaitan dengan industri tembakau. Ia menyebut sektor industri berkontribusi sekitar 30 persen terhadap perekonomian Jawa Timur, perdagangan sekitar 18 persen, dan pertanian 12 persen.
Dalam sektor pertanian tersebut, tembakau menjadi salah satu komoditas yang memiliki keterkaitan dengan mata rantai ekonomi masyarakat. Emil mengingatkan kebijakan pengendalian rokok juga perlu mempertimbangkan dampak turunannya, termasuk potensi peredaran rokok ilegal.
“Kebijakan pembatasan yang ekstrem justru berisiko memicu lonjakan peredaran rokok ilegal. Membuka keran dialog dan regulasi yang proporsional justru bisa meminimalisir hal tersebut,” pungkasnya.
