SkemaNusantara.com – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melantik enam pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (14/7/2026). Pelantikan tersebut diarahkan untuk memperkuat efektivitas birokrasi dan kualitas pelayanan publik.
Pelantikan berdasarkan Keputusan Gubernur Jatim Nomor 800.1.3.3/2346/204/2026 tertanggal 13 Juli 2026. Enam pejabat yang dilantik yakni R. Heru Wahono Santoso sebagai Asisten Administrasi Umum Sekdaprov Jatim, Iwan sebagai Kepala Bappeda Jatim, dan Budi Raharjo sebagai Kepala Bakorwil Jember.
Selanjutnya, I Nyoman Gunadi dipercaya sebagai Kepala Dinas PU Sumber Daya Air, Arif Endro Utomo sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, serta Aftabuddin Rijaluzzaman sebagai Kepala Dinas ESDM Jatim.
Dalam arahannya, Khofifah menegaskan rotasi jabatan merupakan bagian dari penataan organisasi sesuai kebutuhan pemerintahan. Ia meminta pejabat yang baru dilantik segera memperkuat kinerja birokrasi dan memastikan pelayanan kepada masyarakat semakin efektif.
Khofifah secara khusus mendorong percepatan transformasi digital dalam pelayanan pemerintahan. Menurutnya, sistem layanan berbasis digital perlu diperkuat untuk mengurangi ketergantungan pada interaksi tatap muka sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
“Layanan publik harus semakin cepat, transparan, dan mudah diakses. Pola face to face perlu dikurangi dengan sistem digital yang lebih akuntabel,” ujar Khofifah.
Ia juga mengingatkan pejabat baru untuk menjaga integritas dan profesionalitas. Penandatanganan pakta integritas, kata Khofifah, tidak sekadar menjadi formalitas, tetapi harus dimaknai sebagai komitmen moral dalam menjalankan amanah jabatan.
Di tengah kebijakan penyesuaian anggaran, Khofifah meminta efisiensi tidak sampai mengurangi kualitas kinerja maupun manfaat program bagi masyarakat. Karena itu, perangkat daerah didorong mengembangkan skema pembiayaan alternatif atau creative financing.
“Penyesuaian anggaran tidak boleh mengurangi output dan manfaat. Justru inovasi harus diperkuat,” tegasnya.
Khofifah juga mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan akademisi untuk mempercepat pembangunan. Ia menegaskan rotasi tersebut dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi, bukan sebagai promosi, sementara jabatan yang ditinggalkan akan diisi pelaksana tugas hingga proses seleksi selesai. Pelantikan turut dihadiri Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, Sekdaprov Jatim Adhy Karyono, dan sejumlah pejabat terkait.
