SkemaNusantara.com – DPRD Jawa Timur menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II, Rabu (13/5/2026). Penerimaan tersebut menjadi bagian dari proses evaluasi sekaligus dasar bagi Pemprov Jatim memperbaiki program pembangunan berikutnya.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD Jatim atas penerimaan LKPJ tersebut. Ia menilai proses ini mencerminkan sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
“Semua masukan dan catatan kepada Pemprov Jawa Timur tentu akan menjadi perhatian bagi eksekutif untuk berbenah, melakukan koreksi, evaluasi dan perbaikan berbagai program pembangunan yang akan datang,” ujarnya.
Khofifah juga menekankan bahwa pembangunan Jawa Timur membutuhkan kerja lintas sektor. Sinergi tersebut tidak hanya melibatkan Pemprov dan DPRD, tetapi juga pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, akademisi, serta masyarakat.
Sejumlah persoalan strategis turut menjadi perhatian, salah satunya alih fungsi lahan pertanian yang berkaitan dengan ketahanan pangan nasional. Selain itu, capaian pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan juga menjadi bagian yang disoroti dalam evaluasi pemerintah daerah.
Pada sektor pendidikan, Pemprov Jatim disebut telah memenuhi 881 indikator pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi. Sedangkan di bidang kesehatan, angka stunting Jawa Timur tercatat sebagai yang terendah kedua secara nasional setelah Bali. Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) juga menempati posisi tertinggi kedua nasional.
Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) turut disinggung Khofifah, khususnya Bank Jatim. Ia menyebut Bank Jatim mencatat laba bersih tertinggi di antara seluruh Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Indonesia pada 2025.
“BUMD kita yang namanya Bank Jatim laba bersihnya tertinggi di antara seluruh Bank Pembangunan Daerah di Indonesia. Oleh karena itu menilai kinerja BUMD tidak bisa menggeneralisir,” katanya.
Khofifah juga mengaitkan berbagai penghargaan yang diterima Jawa Timur dengan kerja kolaboratif seluruh elemen masyarakat. Salah satunya Satyalancana Wira Karya dari Presiden RI atas konsistensi Jawa Timur sebagai provinsi dengan produksi padi tertinggi nasional sejak 2020.
Sementara itu, Ketua DPRD Jatim M. Musyafak menegaskan penerimaan LKPJ 2025 merupakan hasil kesimpulan pendapat akhir seluruh fraksi. DPRD juga menyertakan catatan dan rekomendasi sebagai bagian dari pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan.
“Kesimpulan pendapat akhir dari seluruh fraksi adalah menerima LKPJ tahun 2025. Catatan dan rekomendasi yang kami berikan merupakan wujud dukungan penuh DPRD agar langkah strategis pemerintah ke depan semakin sempurna dan membawa berkah bagi seluruh masyarakat Jawa Timur,” paparnya.
