SkemaNusantara.com – Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mulai memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi kering menjelang musim kemarau 2026. Puncak kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus dengan tingkat kerawanan tinggi di hampir seluruh wilayah Jatim.
Langkah antisipasi tersebut dibahas dalam rapat koordinasi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (27/3/2026).
Khofifah mengatakan, meski sejumlah daerah masih menghadapi banjir, tanda-tanda kekeringan mulai muncul di beberapa wilayah. Berdasarkan data BMKG, kondisi kekeringan diperkirakan meningkat mulai April dan mencapai puncaknya pada Agustus.
“Di saat masih ada banjir, kita juga harus bersiap. Bahkan hari ini di Tuban sudah ada yang mengalami kekeringan,” kata Khofifah.
Menurutnya, kekeringan berpotensi berdampak langsung terhadap sektor pertanian, terutama tanaman padi yang membutuhkan ketersediaan air. Pemprov Jatim akan menyiapkan sejumlah langkah teknis, termasuk pembangunan sumur dalam untuk menjaga produktivitas lahan.
Khofifah menyebut indeks pertanaman (IP) Jatim saat ini berada pada angka 2,7. Angka tersebut ditargetkan meningkat, terutama di daerah yang telah mencapai IP 3,5 seperti Ngawi. Ketahanan pangan, kata dia, harus tetap dijaga karena menjadi kebutuhan nasional.
“Pak Kepala BNPB, Pak Letjen TNI Dr. Suharyanto, memiliki peta yang komprehensif yang akan menjadi panduan bagi Pemprov Jatim untuk melakukan rencana aksi (plan of action) yang detail dan terukur,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan kesiapsiagaan harus dilakukan sejak dini karena potensi bencana tidak terjadi secara merata. Ketika sejumlah daerah masih menghadapi banjir, wilayah lain seperti Riau telah mengalami kebakaran hutan dan lahan hingga ribuan hektare.
“Makanya bukan sesuatu yang berlebihan apabila hari ini kami BNPB dengan Provinsi Jatim ini meningkatkan kesiapan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi musim kemarau atau musim kekeringan,” kata Suharyanto.
Dalam rakor tersebut, BNPB dan Pemprov Jatim menyepakati penguatan Satgas Darat untuk menangani kebakaran sejak dini. Khofifah juga akan menggelar apel kesiapsiagaan di seluruh kabupaten/kota, sekaligus memastikan ketersediaan peralatan penanganan bencana.
Selain itu, sumber air akan diperkuat melalui pembangunan sumur dan distribusi air dari sumber terdekat. Operasi modifikasi cuaca juga disiapkan jika diperlukan untuk mengisi embung dan sumber air, termasuk pemanfaatan kolam renang sebagai sumber air darurat apabila terjadi kebakaran.
BNPB juga menyiagakan helikopter water bombing untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Suharyanto meminta kesiapan armada diperkuat di Jawa Timur agar respons tidak terlambat seperti pengalaman kebakaran Gunung Arjuno dan Gunung Bromo pada 2023.
“Kalau nanti eskalasi cuacanya sudah meningkat, tentu saja kami akan siagakan pesawat untuk water bombing-nya. Paling tidak di Iswahyudi Madiun atau di Juanda Surabaya,” ujarnya.
Suharyanto menegaskan seluruh wilayah Jawa Timur menjadi prioritas antisipasi menghadapi kemarau. Menurutnya, penanganan kekeringan dan kebakaran membutuhkan kolaborasi lintas sektor mulai dari tingkat desa dan kecamatan hingga pemerintah pusat.
“Untuk mengatasi kekeringan, kebakaran ini tidak bisa diatasi oleh salah satu institusi atau pemerintah pusat, harus berkolaborasi dari mulai tingkat terkecil, desa, kecamatan, sampai pemerintah pusat,” pungkasnya.
