SkemaNusantara.com– Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa merotasi tujuh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim. Dalam rotasi tersebut, Pemprov Jatim untuk pertama kalinya menggunakan pemetaan Talent DNA sebagai bagian dari penguatan sistem merit dan uji kompetensi pejabat.
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 800.1.3.3/362/204/2026 tanggal 29 Januari 2026.
Tujuh pejabat yang dilantik yakni M. Yasin sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Nurkholis sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Dydik Rudy Prasetya sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi, serta Imam Hidayat sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi.
Selanjutnya, Sufi Agustini menjabat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jatim, Tri Wahyu Liswati sebagai Kepala Bakorwil Bojonegoro, dan Agung Subagyo sebagai Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Jatim.
Khofifah menegaskan, rotasi jabatan tersebut diarahkan untuk memperkuat kualitas pelayanan publik dan memastikan setiap pejabat mampu menjalankan tugas secara optimal.
“Pelayanan terbaik menjadi kunci terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat,” katanya.
Ia menjelaskan, penggunaan Talent DNA dalam rotasi kali ini menjadi langkah pertama Pemprov Jatim untuk melengkapi penerapan sistem merit. Pemetaan tersebut dipadukan dengan uji kompetensi oleh tim panitia seleksi (pansel) agar penempatan pejabat sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan organisasi.
“Ini pertama kali kita gunakan mapping Talent DNA yang kemudian dikuatkan dengan uji kompetensi oleh tim pansel. Sehingga kita harap pejabat yang dilantik bisa maksimal menjalankan tugas,” tegasnya.
Khofifah juga meminta para pejabat mengoptimalkan program pokok Jawa Timur, terutama sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Seluruh perangkat daerah diminta menerapkan prinsip kehati-hatian, baik dalam pelaksanaan program pokok maupun program penunjang, khususnya yang berdampak langsung kepada masyarakat.
“Proses ke hati-hatiannya harus sama dilaksanakan antara program pokok dan program penunjang terutama dalam melaksanakan dan menjalankan berbagai program yang berdampak kepada masyarakat Jatim,” ujarnya.
Selain itu, Khofifah menekankan pentingnya menyelaraskan program pembangunan daerah dengan proyek strategis nasional. Ia mencontohkan capaian realisasi penerimaan kas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Tahun Anggaran 2025 yang menempatkan Jawa Timur di atas provinsi lain di Pulau Jawa.
“Jawa Timur mencatatkan surplus sebesar 5,97%, melampaui capaian DI Yogyakarta 3,65% dan DKI Jakarta 2,79%,” jelasnya.
Khusus kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdaprov Jatim, Khofifah berpesan agar mampu memetakan potensi daerah dan menjaga pertumbuhan ekonomi tetap selaras dengan kebijakan nasional. Jawa Timur juga diminta mempertahankan posisinya sebagai lumbung pangan nasional.
Sepanjang 2025, Jawa Timur menjadi produsen padi dan beras tertinggi secara nasional. Atas capaian tersebut, Presiden Prabowo memberikan Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya Swasembada Pangan 2025. Produksi padi Jatim mencapai 12.694.148 ton Gabah Kering Panen (GKP), setara 10.557.883 ton Gabah Kering Giling (GKG).
Khofifah turut meminta Jatim bersiap mendukung kebijakan nasional menuju swasembada jagung dan gula. Sementara itu, Kepala Bakorwil diminta turun langsung memetakan potensi dan keunggulan masing-masing daerah, termasuk mengembangkan wilayah yang selama ini belum dikenal agar memiliki daya saing lebih baik.
“Kepala Bakorwil harus secara detail melakukan pemetaan berbagai potensi dan keunggulan di masing masing daerah. Juga meningkatkan potensi daerah yang tidak dikenal menjadi daerah yang lebih bagus sehingga,” jelasnya.
Melalui rotasi yang mengombinasikan Talent DNA, sistem merit, dan uji kompetensi dengan melibatkan tokoh serta pakar tersebut, Pemprov Jatim berharap kinerja perangkat daerah semakin efektif dalam mendukung pelayanan publik dan pembangunan Jawa Timur.
