Oleh: Andriyady
Ada yang ganjil dalam cara kita merayakan keberhasilan pangan. Ketika produksi meningkat, cadangan beras diperkuat, dan gudang penyimpanan dipenuhi stok, keberhasilan seolah telah menemukan pembenarannya. Angka-angka tampak meyakinkan, laporan terdengar optimistis, dan ketahanan pangan seakan berada di jalur yang tepat. Namun, di luar statistik itu, ada kenyataan yang tidak selalu sejalan dengan narasi keberhasilan pangan, tetapi belum tentu terjangkau oleh semua orang.
Di sinilah paradoks ketahanan pangan bermula. Negara dapat memiliki cadangan yang memadai, tetapi sebagian masyarakat masih harus berhitung sebelum membeli kebutuhan pokok. Produksi boleh melimpah, tetapi daya beli tidak otomatis menguat. Gudang bisa penuh, sementara kebutuhan pangan rumah tangga belum tentu terpenuhi secara layak.
Persoalannya bukan menafikan pentingnya produksi dan cadangan pangan. Keduanya merupakan fondasi strategis bagi stabilitas nasional. Yang perlu dikritisi ialah cara keberhasilan diukur, seolah peningkatan produksi dan ketersediaan stok dengan sendirinya menyelesaikan persoalan pangan. Padahal, di antara sawah dan meja makan terdapat persoalan distribusi, tata niaga, biaya logistik, ketimpangan pendapatan, dan kebijakan harga yang menentukan apakah pangan benar-benar dapat diakses masyarakat.
Ketahanan pangan tidak semestinya berhenti pada kemampuan negara menyediakan komoditas. Ia juga harus menjamin kemampuan masyarakat untuk memperolehnya. Sebab, pangan yang tersedia tetapi tidak terjangkau menunjukkan bahwa persoalan tidak hanya terletak pada pasokan, melainkan juga pada distribusi kesejahteraan.
Kenaikan harga kebutuhan pokok memperlihatkan persoalan tersebut secara nyata. Bagi rumah tangga berpendapatan tinggi, kenaikan harga mungkin sekadar menambah pengeluaran. Namun, bagi keluarga dengan anggaran terbatas, perubahan yang sama dapat memaksa pengurangan kebutuhan lain, mulai dari pendidikan hingga kesehatan. Ketika pengeluaran pangan terus menekan pendapatan, persoalan harga berubah menjadi persoalan keadilan sosial.
Dalam situasi seperti ini, kebijakan pangan tidak cukup dijalankan melalui intervensi sesaat ketika harga bergejolak. Operasi pasar dan penyaluran bantuan memang dapat menjadi instrumen penting, tetapi keduanya tidak boleh menggantikan pembenahan struktural. Jika persoalan serupa terus berulang, pemerintah perlu mengevaluasi efektivitas tata niaga, transparansi rantai distribusi, pengawasan pasar, serta ketepatan kebijakan stabilisasi harga.
Pertanyaan mendasarnya sederhana, mengapa ketersediaan pangan tidak selalu berbanding lurus dengan keterjangkauan? Sejauh mana biaya distribusi, panjangnya rantai perantara, dan ketimpangan posisi tawar memengaruhi harga akhir? Tanpa jawaban yang transparan dan berbasis data, kebijakan pangan berisiko lebih sibuk merespons gejolak daripada menyelesaikan akar persoalan.
Di sisi lain, kesejahteraan petani juga tidak boleh diletakkan di pinggir pembahasan. Petani menghadapi risiko cuaca, kenaikan biaya produksi, keterbatasan akses pembiayaan, dan ketidakpastian harga hasil panen. Peningkatan produksi tidak selalu menjamin peningkatan pendapatan. Bahkan, ketika panen melimpah tetapi harga di tingkat produsen melemah, keberhasilan produksi dapat berubah menjadi tekanan ekonomi bagi petani.
Di sinilah kebijakan pangan menghadapi ujian yang sesungguhnya. Masyarakat membutuhkan harga yang terjangkau, sedangkan petani membutuhkan harga yang layak. Keduanya bukan kepentingan yang harus dipertentangkan. Negara justru berkewajiban membangun sistem distribusi yang efisien dan adil agar konsumen tidak terbebani, sementara produsen tidak terus-menerus menanggung risiko pasar.
Karena itu, ukuran keberhasilan kebijakan pangan perlu diperluas. Cadangan dan produksi tetap penting, tetapi harus dilengkapi dengan indikator keterjangkauan harga, daya beli rumah tangga, kesejahteraan petani, disparitas harga antarwilayah, serta akses pangan bagi kelompok rentan. Anggaran yang besar dan program yang terlaksana tidak otomatis membuktikan keberhasilan apabila dampaknya belum dirasakan secara merata.
Pada akhirnya, ketahanan pangan menuntut perubahan orientasi kebijakan, dari sekadar memastikan ketersediaan komoditas menuju membangun sistem pangan yang adil, efisien, dan berkelanjutan. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap intervensi memiliki dampak yang terukur, mulai dari keterjangkauan harga bagi konsumen hingga kepastian pendapatan bagi petani.
Keberhasilan tidak cukup diumumkan melalui angka produksi atau besarnya cadangan. Ia harus dibuktikan melalui kebijakan yang mampu mengatasi persoalan distribusi, memperbaiki tata niaga, dan mengurangi beban ekonomi masyarakat. Tanpa evaluasi yang transparan dan pembenahan yang konsisten, ketahanan pangan berisiko menjadi capaian administratif yang belum sepenuhnya menjawab kebutuhan publik.
Sebab, ukuran paling mendasar dari kebijakan pangan bukanlah seberapa meyakinkan target tercapai, melainkan seberapa adil manfaatnya dirasakan. Di situlah tanggung jawab negara diuji: bukan hanya dalam menjaga pasokan, tetapi juga dalam memastikan bahwa sistem pangan bekerja untuk kesejahteraan masyarakat secara luas.
