Oleh: Syahrul Faiz*
OPINI, skemanusantara.com – Setiap kali negara berbicara tentang pajak, rakyat selalu berada dalam posisi yang sama, diminta memenuhi kewajiban demi keberlangsungan pembangunan. Kita tentu memahami bahwa negara membutuhkan uang untuk membiayai pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan berbagai pelayanan publik.
Namun, ada satu pertanyaan yang sering luput dibicarakan, sebelum meminta rakyat membayar lebih banyak, sudahkah negara benar-benar bijak membelanjakan uang yang dikumpulkannya?
Dalam pembahasan APBN, Jumat, 13 November 2026, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa penerimaan pajak hingga Oktober mencapai Rp1.796,8 triliun atau 76,2 persen dari target APBN.
Pemerintah masih membutuhkan sekitar Rp514 triliun untuk mencapai proyeksi penerimaan akhir tahun sebesar Rp2.310,8 triliun. Ia pun meminta dukungan masyarakat agar penerimaan pajak dapat terus dioptimalkan.
Permintaan itu terdengar wajar. Tetapi bagi masyarakat yang sedang berhadapan dengan harga kebutuhan pokok, kesempatan kerja yang terbatas, dan daya beli yang belum pulih, persoalan pajak tidak sesederhana memenuhi kewajiban. Ada beban ekonomi yang harus dipertimbangkan.
Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, mengingatkan bahwa persoalan penerimaan negara tidak bisa dilepaskan dari besarnya belanja pemerintah, efisiensi anggaran, dan kepatuhan pajak, terutama di sektor sumber daya alam.
Artinya, pemerintah tidak cukup hanya mencari cara untuk menambah pemasukan. Pemerintah juga harus berani melihat kembali bagaimana uang negara digunakan.
Program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, hingga belanja alat utama sistem persenjataan merupakan program yang membutuhkan anggaran besar. Program-program tersebut tentu memiliki tujuan masing-masing.
Namun, tujuan baik tidak serta-merta membebaskan sebuah kebijakan dari evaluasi. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus dapat dipertanggungjawabkan manfaatnya.
Sebab, uang yang digunakan pemerintah bukan muncul begitu saja. Di dalamnya ada keringat pekerja, hasil usaha pedagang kecil, penghasilan buruh, dan kontribusi masyarakat dari berbagai lapisan.
Karena itu, rakyat bukan hanya berhak diminta membayar pajak, tetapi juga berhak mengetahui ke mana uang mereka dibelanjakan.
Persoalan lain adalah keadilan dalam pemungutan. Jangan sampai masyarakat kecil menjadi pihak yang paling mudah dijangkau, sementara kepatuhan perusahaan besar dan pelaku usaha di sektor sumber daya alam belum diawasi secara optimal. Jika semua pihak memiliki kewajiban yang sama, maka pengawasan dan penegakan pajak juga harus berjalan secara proporsional.
Pajak seharusnya tidak membuat masyarakat semakin sulit menjalankan kehidupan ekonominya. Justru, penerimaan negara semestinya tumbuh bersama aktivitas ekonomi yang sehat, kesempatan kerja yang luas, dan daya beli masyarakat yang terjaga.
Pada akhirnya, persoalan pajak bukan sekadar tentang angka yang belum tercapai dalam APBN. Ada kepercayaan publik yang ikut dipertaruhkan.
Masyarakat akan lebih memahami kewajibannya ketika negara mampu menunjukkan bahwa uang yang dikumpulkan benar-benar digunakan untuk kepentingan bersama.
Negara boleh meminta rakyat taat membayar pajak. Namun, negara juga harus taat pada tanggung jawabnya sendiri, membelanjakan uang secara bijak, menutup kebocoran, dan memastikan keadilan bagi seluruh wajib pajak.
Sebab, jangan sampai rakyat terus diminta berkorban untuk menutup kekurangan penerimaan, sementara pemerintah belum sungguh-sungguh membenahi cara menggunakan uang yang telah dipercayakan kepadanya.
*) Penulis merupakan Pekerja Swasta dan Lulusan S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNISMA
**) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi skemanusantara.com



