Oleh: M Aris Aminulla, SH.*
OPINI, skemanusantara.com – Ada satu hal yang sering kita banggakan dari Indonesia: kita adalah negara hukum. Konstitusi menegaskannya, undang-undang mengaturnya, dan berbagai lembaga dibentuk untuk memastikan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Polisi bertugas menegakkan hukum, jaksa menjalankan penuntutan, hakim memutus perkara, sementara lembaga pengawas hadir untuk menjaga agar kekuasaan tidak berjalan tanpa batas.
Namun, di balik kelengkapan perangkat hukum itu, muncul pertanyaan yang tidak sederhana: apakah keberadaan hukum sudah cukup untuk menjamin keadilan?
Pertanyaan tersebut kembali menemukan relevansinya setelah World Justice Project (WJP) menerbitkan Rule of Law Index 2026. Dalam laporan itu, Indonesia memperoleh skor 0,51, turun dari 0,52 pada tahun sebelumnya. Peringkat Indonesia juga merosot dari posisi ke-69 menjadi ke-75 dari 143 negara dan yurisdiksi yang dinilai.
Angka tersebut mungkin terlihat kecil. Penurunan 0,01 poin seolah tidak terlalu berarti jika hanya dibaca sebagai perubahan statistik. Namun, persoalannya bukan semata-mata pada angka, melainkan pada apa yang direpresentasikan oleh penilaian tersebut: kualitas pembatasan kekuasaan, perlindungan hak warga negara, pemberantasan korupsi, hingga independensi dan efektivitas peradilan.
Yang lebih mengkhawatirkan, indikator peradilan pidana Indonesia hanya memperoleh skor 0,37. Sementara itu, faktor bebas korupsi berada pada angka 0,42 dan perlindungan hak fundamental memperoleh 0,45. Ketiga indikator ini memperlihatkan persoalan yang patut direnungkan dalam perjalanan Indonesia membangun negara hukum.
Sebab, hukum semestinya tidak hanya hadir ketika negara ingin menghukum seseorang. Hukum juga harus menjadi pelindung ketika warga berhadapan dengan ketidakadilan, ketika haknya dilanggar, atau ketika kekuasaan bertindak melampaui batas kewenangannya.
Di sinilah ukuran negara hukum sesungguhnya diuji.
Kita sering menyaksikan bagaimana hukum menjadi pusat perhatian ketika sebuah perkara melibatkan masyarakat kecil. Proses hukum berjalan, pemeriksaan dilakukan, dan tuntutan keadilan disuarakan. Namun, ketika perkara menyentuh kepentingan besar, kekuasaan, atau mereka yang memiliki sumber daya, publik kerap mempertanyakan apakah hukum bekerja dengan standar yang sama.
Tentu, setiap perkara memiliki fakta dan proses pembuktian yang berbeda. Tidak adil jika semua putusan yang kontroversial langsung dianggap sebagai bentuk ketidakadilan. Namun, ketika kepercayaan masyarakat terhadap kesetaraan di hadapan hukum terus dipertanyakan, negara tidak cukup hanya menjawabnya dengan pernyataan bahwa semua proses telah berjalan sesuai prosedur.
Sebab, prosedur hukum dan rasa keadilan memang tidak selalu berada dalam ruang yang sama. Prosedur merupakan jalan yang harus ditempuh, sedangkan keadilan adalah tujuan yang hendak dicapai. Keduanya seharusnya berjalan beriringan, bukan saling meniadakan.
Persoalan korupsi juga memperlihatkan tantangan yang tidak ringan. Negara memiliki berbagai instrumen pemberantasan korupsi, lembaga pengawasan, serta perangkat peraturan. Namun, keberadaan seluruh instrumen itu belum otomatis menghilangkan persoalan integritas dan penyalahgunaan kewenangan. Hukum membutuhkan keberanian untuk berlaku adil, termasuk ketika berhadapan dengan kepentingan yang kuat.
Pada akhirnya, penurunan Indeks Negara Hukum tidak semestinya diperlakukan sekadar sebagai catatan statistik atau peringkat internasional. Ia harus menjadi momentum untuk memeriksa kembali bagaimana hukum bekerja dan siapa yang sesungguhnya dilindungi olehnya.
Indonesia tidak kekurangan aturan. Yang masih harus terus diperjuangkan adalah memastikan bahwa aturan tersebut tidak kehilangan tujuan dasarnya.
Negara hukum bukan negara yang sekadar memiliki banyak undang-undang, gedung pengadilan, dan aparat penegak hukum. Negara hukum adalah negara yang mampu memastikan bahwa setiap orang memperoleh perlindungan yang sama, kekuasaan dapat dibatasi, dan keadilan tidak ditentukan oleh jabatan, kekayaan, ataupun kedekatan dengan pusat kekuasaan.
Sebab, pada akhirnya, keberhasilan negara hukum tidak diukur dari seberapa banyak hukum dibuat, melainkan dari seberapa jauh keadilan benar-benar dirasakan oleh mereka yang paling membutuhkannya.
*) Penulis merupakan Praktisi Hukum.
**) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi skemanusantara.com



