Oleh: Bung Indra
OPINI, skemanusantara.com – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden tidak bisa dibaca semata-mata sebagai keputusan pribadi. Ia mundur di tengah tekanan politik yang menguat, terutama setelah kontroversi surat keterangan (suket) dan dokumen pendidikan yang digunakan dalam proses pencalonannya kembali menjadi persoalan serius.
Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah atau dokumen pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan setingkat SMA. Sementara itu, Mahkamah Agung (MA) melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikannya tidak sah dan batal demi hukum. Kedua putusan ini memiliki konteks hukum berbeda, tetapi sama-sama menyisakan pertanyaan mendasar tentang proses pemenuhan persyaratan pencalonan Gibran.
Persoalannya bukan sekadar administrasi pendidikan. Publik berhak mempertanyakan bagaimana seseorang bisa melenggang ke jabatan Wakil Presiden ketika dokumen persyaratannya kemudian menjadi objek persoalan hukum. Jalan politik Gibran sejak awal juga tidak bisa dilepaskan dari bayang-bayang kekuasaan ayahnya, Joko Widodo. Kritik tentang politik dinasti, perubahan aturan, dan dugaan privilese keluarga bukan muncul tanpa konteks.
Kini, ketika tekanan hukum dan politik semakin menguat, Gibran memilih mundur. Keputusan itu patut dibaca sebagai bagian dari dinamika kekuasaan, bukan semata-mata tindakan personal. Apalagi, sehari sebelum surat pengunduran diri diserahkan kepada MPR pada 12 November 2026, sebanyak 120 anggota DPR telah mengajukan usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait posisinya sebagai Wakil Presiden. Rapat paripurna yang sedianya membahas usulan tersebut kemudian dibatalkan.
Hampir semua proses pemakzulan pada akhirnya sangat bergantung pada seberapa kuat dan kokoh pondasi politik di DPR. Gibran tidak memiliki basis politik mandiri yang cukup kuat untuk menghadapi pertarungan semacam itu. Dalam politik, jabatan bukan hanya soal legitimasi formal, tetapi juga tentang dukungan dan kemampuan mempertahankan pengaruh.
Di sisi lain, hubungan Gibran dengan Prabowo juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika kepentingan elite. Perbedaan di antara keduanya, jika tidak dikelola, justru berpotensi memperlemah stabilitas politik pemerintahan. Lingkaran politik Solo yang selama ini melekat pada figur Jokowi pun menjadi bagian dari pembacaan atas konfigurasi kekuasaan tersebut.
Namun, kita tidak boleh terjebak menganggap setiap konflik elite sebagai perjuangan membela rakyat. Perselisihan mereka jarang sekali menyangkut prinsip-prinsip kerakyatan. Tidak jarang, yang diperebutkan justru pembagian pengaruh, akses kekuasaan, dan perlindungan kepentingan akumulasi modal.
Di sinilah letak persoalan demokrasi kita. Rakyat sering kali hanya menjadi penonton dari pertarungan elite, sementara hukum dan lembaga negara menjadi arena tempat kepentingan itu dipertarungkan. Pergantian atau mundurnya seorang pejabat tidak otomatis mengubah struktur kekuasaan yang memungkinkan praktik serupa terus berulang.
Karena itu, mundurnya Gibran tidak boleh menjadi akhir dari pertanyaan publik. Yang perlu dibongkar bukan hanya siapa yang menduduki jabatan, melainkan bagaimana kekuasaan dibangun, siapa yang menopangnya, dan untuk kepentingan siapa ia bekerja. Sebab, demokrasi bukan milik keluarga, bukan pula milik kelompok elite. Demokrasi seharusnya menjadi ruang bagi rakyat untuk memastikan bahwa kekuasaan tunduk pada hukum dan kepentingan bersama.
*) Penulis Merupakan Ketua Gerakan Pemuda Progesif
**) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi skemanusantara.com



