Oleh: Ihwan Ansori., SP.*
OPINI, skemanusantara.com – Ada sesuatu yang menarik sekaligus mengkhawatirkan ketika melihat nilai rupiah terus tertekan terhadap dolar Amerika Serikat. Angka di pasar keuangan mungkin hanya tampak sebagai urusan para ekonom, bankir, dan pelaku pasar. Namun, dampaknya tidak pernah berhenti di sana. Ia bisa menjalar ke harga barang, biaya produksi, hingga pengeluaran rumah tangga yang setiap hari harus dihitung dengan cermat.
Ketika satu dolar semakin mahal, masyarakat sebenarnya sedang berhadapan dengan persoalan yang lebih besar daripada sekadar perubahan nilai tukar. Ada pertanyaan tentang seberapa kuat fondasi ekonomi Indonesia menghadapi tekanan global, dan seberapa kokoh kepercayaan terhadap pengelolaan negara.
Memang, penguatan dolar bukan sesuatu yang sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah Indonesia. Kebijakan suku bunga Federal Reserve, ketidakpastian geopolitik, serta pergerakan modal internasional turut menentukan arah mata uang berbagai negara. Tetapi menjelaskan pelemahan rupiah hanya dengan faktor eksternal juga terlalu menyederhanakan persoalan.
Di dalam negeri, situasi politik sedang menghadapi dinamika yang tidak ringan. Kabar pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang disampaikan melalui ajudannya, munculnya petisi sekitar 120 anggota DPR terkait proses pemakzulan, hingga polemik dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan sejumlah pejabat kepolisian, memperlihatkan betapa kompleksnya persoalan politik saat ini.
Peristiwa-peristiwa tersebut tentu memiliki dimensi hukum dan politik masing-masing. Namun, ada satu hal yang tidak boleh diabaikan: stabilitas politik juga merupakan bagian dari ekosistem ekonomi.
Pasar tidak hanya membaca angka pertumbuhan ekonomi atau besarnya cadangan devisa. Investor juga memperhatikan bagaimana negara mengelola konflik, menjaga kepastian hukum, dan memastikan kebijakan berjalan secara konsisten. Ketika arah politik sulit diprediksi, keraguan dapat tumbuh. Dalam situasi tertentu, keraguan itu bisa memengaruhi keputusan investasi dan memperbesar tekanan terhadap pasar keuangan.
Di sinilah persoalan menjadi penting. Ekonomi tidak pernah benar-benar hidup dalam ruang hampa politik. Keduanya saling memengaruhi. Pemerintahan yang sibuk menghadapi ketegangan kekuasaan berisiko kehilangan ruang untuk berkonsentrasi pada agenda pembangunan. Sementara kebijakan ekonomi yang berubah-ubah dapat menambah ketidakpastian bagi dunia usaha dan masyarakat.
Tentu, bukan berarti setiap gejolak politik otomatis membuat rupiah melemah. Bank Indonesia sendiri mencatat kuatnya pengaruh tekanan global terhadap nilai tukar. Cadangan devisa Indonesia juga masih berada pada tingkat yang memadai. Namun, kekuatan fundamental ekonomi tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengabaikan persoalan kepercayaan dan tata kelola.
Sebab, pada akhirnya, persoalan ekonomi tidak hanya diukur melalui angka pertumbuhan, surplus perdagangan, atau stabilitas pasar keuangan. Ada kehidupan masyarakat yang menjadi bagian dari ukuran keberhasilan itu. Ketika biaya produksi meningkat, harga barang ikut tertekan, dan daya beli melemah, masyarakat kecil tidak memiliki banyak pilihan selain menyesuaikan pengeluaran.
Ironisnya, mereka yang paling merasakan dampak ketidakpastian justru bukan pihak yang berada di pusat pengambilan keputusan.
Karena itu, menjaga rupiah tidak cukup hanya dengan intervensi pasar dan kebijakan moneter. Negara juga harus menjaga kepercayaan melalui kepastian hukum, konsistensi kebijakan, transparansi, dan stabilitas institusi.
Indonesia tentu tidak bisa mengendalikan arah ekonomi dunia. Tetapi Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa persoalan di dalam negeri tidak menambah berat tekanan dari luar.
Sebab, yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar janji bahwa ekonomi akan tetap tumbuh, melainkan kepastian bahwa negara dikelola dengan arah yang jelas.
Ketika politik kehilangan kepastian, ekonomi ikut menanggung risikonya. Dan ketika ekonomi mulai tertekan, rakyatlah yang sering kali harus membayar harga paling mahal.
*) Penulis merupakan Pemerhati lingkungan dan pengamat sosial politik
**) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi skemanusantara.com



