Minggu, 22 November 2026

REDAKSI

ad468x60px

Tertibkan Parkir Liar, Dishub Malang Ancam Jukir Nakal dengan Denda Rp10 Juta

MALANG, SkemaNusantara.com – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang memperketat pengawasan perparkiran di sejumlah kawasan perkotaan. Dalam operasi gabungan pada Sabtu (21/11/2026) malam, petugas menemukan sejumlah pelanggaran, mulai dari penggunaan area parkir yang tidak sesuai peruntukan hingga pemanfaatan bahu jalan oleh pengunjung tempat usaha.

Operasi tersebut melibatkan unsur TNI/Polri, Satpol PP, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Penertiban menyasar juru parkir (jukir) ilegal, jukir resmi yang menunggak retribusi, serta pengendara yang memarkir kendaraan tidak sesuai ketentuan.

Kepala Bidang Perparkiran Dishub Kota Malang, Rahmat Hidayat, mengatakan operasi dilakukan di empat kawasan, yakni Kayutangan Heritage, Jalan Semeru, Jalan Veteran, dan Jalan Soekarno-Hatta (Suhat).

“Semalam kita melakukan operasi di Kayutangan, Jalan Semeru, Jalan Veteran, dan Jalan Soekarno Hatta (Suhat),” ujar Rahmat saat dikonfirmasi, Minggu (22/11/2026).

Di kawasan Kayutangan Heritage, petugas menemukan jukir yang membiarkan kendaraan roda dua menggunakan area parkir yang diperuntukkan bagi kendaraan roda empat.

Saat dimintai keterangan, jukir tersebut berdalih kendaraan diparkir sendiri oleh pemiliknya tanpa mengikuti arahan petugas parkir. Meski demikian, Dishub tetap mencatat identitas yang bersangkutan untuk menelusuri tanggung jawabnya.

“Di Kayutangan itu, yang sebelah kiri itu kan untuk roda empat, tapi sama jukir ditempati kendaraan roda dua. Ketika diamankan, jukir mengaku bahwa kendaraan itu diparkir sendiri oleh pemiliknya,” jelas Rahmat.

Dishub kemudian meminta jukir tersebut datang ke kantor pada Senin (23/11/2026) untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Temuan lainnya berada di Jalan Veteran. Petugas mendapati sebuah kafe tidak menyediakan juru parkir, sementara pengunjung menggunakan bahu jalan untuk memarkir kendaraan. Kondisi tersebut dinilai mengganggu fungsi jalan dan berpotensi menghambat arus lalu lintas.

Atas temuan itu, petugas memberikan surat teguran kepada pengelola kafe. Pengelola juga diminta memenuhi panggilan Dishub pada Senin (23/11/2026) serta menyiapkan lahan parkir yang memadai bagi pengunjung.

Dishub Tolak Perpanjangan Izin Parkir di Bahu Jalan Suhat

Penertiban di kawasan Jalan Soekarno-Hatta berlangsung lebih alot. Petugas sempat beradu argumen dengan sejumlah pelaku usaha dan jukir terkait tanggung jawab penyediaan lahan parkir serta penggunaan ruang jalan.

Rahmat menegaskan, pelaku usaha harus menyediakan fasilitas parkir bagi konsumennya. Kebutuhan parkir tidak boleh dibebankan dengan memanfaatkan bahu jalan hingga mengganggu kelancaran lalu lintas.

Sebagai tindak lanjut, Dishub tidak akan memperpanjang izin pemanfaatan bahu jalan yang sebelumnya diberikan kepada sekitar tiga hingga empat pelaku usaha di kawasan tersebut.

Rahmat menjelaskan, izin pemanfaatan bahu jalan sebelumnya diterbitkan setelah memperoleh rekomendasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Saat itu, kawasan Suhat belum dilengkapi trotoar. Namun, kondisi tersebut kini telah berubah dengan adanya pembangunan fasilitas pedestrian.

“Izin itu kita keluarkan setelah ada rekomendasi dari Pemprov, ketika dulu belum ada trotoar. Sekarang tidak kita perpanjang karena sudah ada bangunan trotoar, karena di Suhat itu jalur provinsi,” terangnya.

Jukir Nakal Terancam Denda Maksimal Rp10 Juta

Selain penertiban lapangan, Dishub Kota Malang juga menyiapkan penindakan terhadap pelanggaran perparkiran melalui mekanisme Tindak Pidana Ringan (Tipiring).

Rahmat menyebut Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Perparkiran menjadi salah satu landasan penegakan aturan. Berdasarkan ketentuan yang dirujuknya, pelanggar dapat dikenai denda maksimal Rp10 juta.

“Sembari nunggu Peraturan Wali Kota (Perwal), kita acuan pada Perda Nomor 2 Tahun 2026. Jukir nakal akan kita denda maksimal Rp10 juta, itu sesuai Perda,” tegasnya.

Persoalan kepatuhan juga ditemukan dalam penyetoran retribusi parkir. Berdasarkan data Dishub, terdapat 758 jukir resmi yang beroperasi di Kota Malang. Namun, sekitar 20 persen di antaranya disebut belum menyetorkan retribusi sesuai kewajiban.

Kondisi tersebut menjadi perhatian Dishub untuk memperketat pengawasan terhadap pengelolaan parkir, termasuk memastikan jukir menjalankan tugas sesuai ketentuan dan pelaku usaha menyediakan fasilitas parkir bagi konsumennya.

Penertiban ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kepatuhan jukir dan pelaku usaha, tetapi juga mengembalikan fungsi ruang jalan agar tidak terganggu aktivitas parkir yang tidak sesuai aturan.

Terpopuler