MALANG, SkemaNusantara.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) RI, Sudaryono, menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melanggar standar operasional prosedur (SOP), termasuk dalam pengadaan bahan baku hingga proses penyajian makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Penegasan tersebut disampaikan Sudaryono saat menghadiri agenda di Pondok Pesantren Pendidikan dan Perguruan Agama Islam (PPAI) Ketapang, Kepanjen, Kabupaten Malang, Sabtu (21/11/2026). Dalam kesempatan itu, ia turut menyoroti insiden dugaan keracunan MBG yang terjadi di Kota Malang beberapa waktu lalu.
Sudaryono menyebut, secara nasional tren kejadian keracunan MBG mengalami penurunan signifikan dalam empat bulan terakhir. Meski demikian, evaluasi terhadap pengelolaan dapur SPPG tetap dilakukan, terutama menyangkut kedisiplinan dalam menjalankan SOP.
Ia menduga, insiden di Kota Malang berkaitan dengan penggunaan bahan baku yang kualitasnya tidak memenuhi standar. Persoalan tersebut juga dapat dipengaruhi kondisi bahan pangan sejak diterima dari distributor hingga proses penyimpanan sebelum diolah.
“Untuk kejadian di Kota Malang, sebelumnya saya memohon maaf, dan ini memang ada keterkaitan terhadap kedisiplinan dalam menjalankan SOP. Kami menduga bahwa, bahan baku yang digunakan itu tidak dalam kualitas yang baik,” jelasnya.
Menurut Sudaryono, kualitas bahan baku yang tidak terjaga dapat berdampak pada keamanan makanan yang dihasilkan. Karena itu, pengelola SPPG harus memastikan bahan pangan yang digunakan memenuhi standar, termasuk dalam proses penerimaan dan penyimpanannya.
Ia mengingatkan agar pengelola dapur tidak mencari keuntungan dengan mengurangi kualitas bahan baku. Anggaran sebesar Rp10.000 per porsi untuk bahan baku, menurutnya, harus digunakan untuk membeli bahan pangan dengan kualitas yang baik.
“Sebetulnya seharusnya dapur-dapur SPPG itu tidak boleh mengambil keuntungan dari bahan baku. Jadi bahan baku Rp10.000 itu, harus dibeli dalam kondisi sesuai dengan kualitas yang baik, harganya baik, dan mestinya tidak ada masalah,” tegasnya.
Untuk memperketat pengawasan, BGN telah menerjunkan tim khusus dan mewajibkan pelaksanaan apel pengawasan secara daring melalui Zoom setiap dini hari, mulai pukul 02.00 hingga 04.00 WIB.
Pengawasan tersebut mencakup seluruh tahapan operasional dapur, mulai dari pemilihan bahan baku, proses memasak, pengemasan, distribusi, hingga waktu makanan dikonsumsi penerima manfaat.
“Cuma, terkadang masih ada saja oknum-oknum tertentu yang ada di dapur itu, menginginkan keuntungan lebih dengan cara mengambil untung dari bahan, dan ini tegas akan kami tertibkan,” sebut mantan Wakil Menteri Pertanian RI tersebut.
Selain pengawasan, BGN juga menerapkan pengelompokan SPPG berdasarkan kapasitas produksi. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan luas area dapur, kelengkapan peralatan, serta sejumlah indikator lain yang menentukan kemampuan fasilitas dalam memproduksi makanan sesuai standar kualitas.
Sudaryono mengungkapkan, lebih dari 3.000 dapur SPPG telah ditutup. Penutupan tersebut, menurutnya, dilakukan karena sejumlah fasilitas tidak memenuhi persyaratan administrasi, belum memiliki sertifikasi yang diwajibkan, maupun melakukan pelanggaran SOP.
Ia menegaskan, keberadaan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) menjadi salah satu aspek penting dalam memastikan keamanan pangan. SPPG yang tidak memenuhi persyaratan tersebut dapat dikenai sanksi hingga penutupan permanen.
“Kalau misalnya sertifikasi higienisnya (SLHS) tidak ada, kami bisa menjatuhkan sanksi, langsung tutup permanen. Tidak mungkin kami memberi makan dari dapur yang tidak tersertifikasi higienitasnya. Intinya keamanan pangan prioritas nomor satu, yang kedua harus tepat sasaran,” pungkasnya.



