Sabtu, 7 November 2026

REDAKSI

ad468x60px

Sri Untari Dorong Sampah Rumah Tangga Jadi Aset Ekonomi, DPRD Malang Siapkan Perda

Sri Untari Bisowarno, Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur.

Malang – Pengelolaan sampah di Kota Malang didorong tidak lagi bertumpu pada pola kumpul, angkut, dan buang. Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno, mengajak masyarakat mulai memilah sampah dari rumah agar limbah organik dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomi.

Ajakan tersebut disampaikan dalam Sosialisasi Dewan bertajuk “Transformasi Limbah Organik Domestik Menjadi Aset Ekonomi Terapan untuk Pertanian Perkotaan” di Kota Malang, Minggu (1/11/2026). Kegiatan yang digelar secara roadshow itu menyasar masyarakat di lima kecamatan.

Menurut Sri Untari, pemilahan sampah basah dan kering harus menjadi kebiasaan di tingkat keluarga. Langkah sederhana tersebut dinilai dapat mengurangi beban pengelolaan sampah perkotaan sekaligus membuka peluang pemanfaatan limbah.

“Sesuai instruksi Ibu Mega, kita harus melindungi lingkungan dan merawat pertiwi. Saya mengajak masyarakat Kota Malang menjadi pionir lingkungan bersih yang dimulai dari edukasi awal di rumah, yakni pemilahan sampah basah dan kering,” ujarnya.

Ia mendorong penggunaan komposter untuk mengolah sampah organik rumah tangga menjadi pupuk yang dapat dimanfaatkan bagi tanaman. Hasil pengolahan tersebut bahkan berpotensi mendukung pemeliharaan ruang terbuka hijau dan fasilitas publik.

Sri Untari mencontohkan kawasan Jalan Ijen yang menjadi salah satu ikon Kota Malang. Menurutnya, hasil pengolahan sampah organik dapat dimanfaatkan untuk membantu perawatan tanaman dan rumput di kawasan tersebut.

“Ijen adalah ikon Kota Malang yang harus kita rawat bersama. Melalui hasil olahan komposter, kita bisa merawat ruang publik tanpa harus bergantung sepenuhnya pada anggaran perawatan kota yang terbatas,” katanya.

Selain pengolahan dari rumah tangga, Sri Untari mengusulkan sistem pengelolaan sampah berbasis wilayah. Pengadaan mesin pengolah sampah, menurutnya, perlu dipusatkan pada tingkat kecamatan agar lebih efektif. Pasalnya, satu unit mesin membutuhkan anggaran sekitar Rp350 juta.

Ia juga mendorong DPRD Kota Malang menginisiasi Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Sampah. Jika kemampuan anggaran daerah terbatas, dukungan pembiayaan dapat diupayakan melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menyambut baik gagasan pengelolaan sampah secara kolaboratif. Ia menilai persoalan sampah membutuhkan keterlibatan masyarakat dan pemerintah karena aktivitas penduduk perkotaan menghasilkan limbah domestik setiap hari.

“Setiap hari manusia itu pasti menghasilkan sampah. Nah, bagaimana caranya kita memitigasi agar sampah tidak menjadi masalah di kemudian hari? Ini adalah kegiatan kolektif dari hulu ke hilir yang harus kita kawal,” ungkap Amithya.

Amithya menyebut DPRD Kota Malang telah memasukkan regulasi inisiatif mengenai pengelolaan sampah ke dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027. Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan hukum untuk memperkuat program pemerintah sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat.

“Di ruang yang semakin terbatas, otomatis kita harus mengurangi residu sampah yang dikirim ke TPS dan TPA. Program seperti ini saya kira juga harus masuk dalam rencana kerja kepala daerah agar manfaatnya saling berkesinambungan,” ujar Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Malang tersebut.

Melalui kampanye “Hidup Ramah Tanpa Sampah”, Sri Untari mengajak masyarakat mengubah cara pandang terhadap limbah. Ia berharap sampah tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang harus dibuang, melainkan dapat dimanfaatkan untuk mendukung lingkungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Mari kita menjadikan sampah bukan lagi sebagai musuh, tetapi menjadi teman. Hidup ramah tanpa sampah, sampah yang memberdayakan kita,” pungkasnya.

Terpopuler