SkemaNusantara.com – Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur menyatakan siap menyesuaikan diri apabila pemerintah pusat menetapkan kebijakan efisiensi anggaran. Sekretaris DPRD Jatim Mohammad Ali Kuncoro menegaskan, setiap kebijakan resmi akan diikuti sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pernyataan tersebut disampaikan Ali Kuncoro merespons arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta jajaran pemerintah mempertimbangkan langkah penghematan anggaran sebagai bagian dari antisipasi menghadapi dinamika global.
“Pada prinsipnya, kami tunduk dan patuh terhadap kebijakan pemerintah pusat. Apabila nantinya terdapat kebijakan resmi terkait efisiensi anggaran, tentu akan dilaksanakan sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Ali Kuncoro.
Menurut Ali, pelaksanaan efisiensi anggaran di lingkungan DPRD Jatim nantinya tetap harus mempertimbangkan kedudukan dan kewenangan lembaga perwakilan di daerah. DPRD memiliki fungsi legislasi daerah, anggaran, dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah bersama pemerintah daerah.
Ia menjelaskan, terdapat perbedaan kedudukan antara DPR di tingkat nasional dan DPRD di daerah. DPR merupakan lembaga legislatif nasional dengan anggota yang berkedudukan sebagai pejabat negara, sedangkan DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang menjadi unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
“Anggota DPRD merupakan pejabat daerah yang menjalankan fungsi legislatif di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah,” jelasnya.
Ali menambahkan, penyelenggaraan pemerintahan daerah juga berada dalam mekanisme pembinaan dan pengawasan Kementerian Dalam Negeri. Karena itu, Sekretariat DPRD Jatim akan menyesuaikan pelaksanaan kebijakan anggaran dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah sesuai kewenangan masing-masing.
Arahan mengenai efisiensi tersebut sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara. Presiden menekankan perlunya langkah antisipatif menghadapi perubahan kondisi global, termasuk melalui penghematan energi dan pengelolaan anggaran negara secara lebih efektif.
Pemerintah pusat, menurut Presiden, masih akan mengkaji sejumlah opsi penghematan yang dapat diterapkan. Kebijakan tersebut diarahkan agar efisiensi anggaran tetap berjalan tanpa mengganggu stabilitas ekonomi nasional.
