SkemaNusantara.com – Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur Saifudin Zuhri mendesak Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mencabut dan merevisi kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) yang diberlakukan setiap Rabu.
Desakan itu muncul karena kebijakan Pemprov Jatim dinilai tidak sinkron dengan pemerintah pusat yang menetapkan WFH ASN pada hari Jumat. Saifudin menilai perbedaan tersebut menunjukkan belum adanya harmonisasi dalam penerapan kebijakan efisiensi energi.
“Ini bukan sekadar perbedaan teknis, tapi soal kepatuhan terhadap arah kebijakan nasional. Kalau pemerintah pusat sudah menetapkan WFH hari Jumat, maka daerah seharusnya mengikuti. Tidak bisa berjalan sendiri-sendiri,” tegas politisi PDI Perjuangan ini, Rabu (1/4/2026).
Menurut Saifudin, penerapan WFH pada Rabu juga perlu dievaluasi dari sisi efektivitas. Ia menilai pertengahan pekan bukan waktu dengan intensitas aktivitas yang lebih rendah sehingga penerapannya berpotensi mengganggu ritme kerja birokrasi.
“Hari Rabu itu berada di tengah siklus kerja, bukan hari dengan intensitas aktivitas yang lebih rendah. Kalau dipaksakan, justru berpotensi mengganggu ritme kerja birokrasi,” ujarnya.
Kebijakan WFH tersebut tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 800/1141/204/2026 tentang Pelaksanaan Fleksibilitas Tugas Kedinasan bagi ASN. SE itu menetapkan WFH setiap hari Rabu mulai 30 Maret hingga 1 Juni 2026.
Saifudin meminta SE tersebut dicabut dan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat. Ia menilai koreksi diperlukan agar penerapan kebijakan tidak menimbulkan kebingungan, baik di lingkungan birokrasi maupun masyarakat.
“Gubernur harus berani mencabut SE ini dan menyesuaikan dengan kebijakan pusat. Ini penting untuk menjaga konsistensi, sekaligus memastikan tujuan efisiensi benar-benar tercapai,” katanya.
Ia juga mengingatkan potensi gangguan terhadap pelayanan publik. Meski SE mengatur layanan esensial tetap berjalan dengan skema work from office (WFO), Saifudin mempertanyakan efektivitas desain kebijakan tersebut.
“Kalau banyak sektor tetap WFO, berarti dari awal memang ada persoalan dalam desain kebijakan. Jangan sampai kebijakan yang niatnya efisiensi justru menimbulkan inefisiensi baru,” imbuh Saifudin.
Sebelumnya, Gubernur Khofifah menyatakan kebijakan WFH diberlakukan untuk efisiensi energi, optimalisasi kinerja, serta berdasarkan hasil evaluasi bahwa perangkat daerah tetap mampu menjaga kualitas pelayanan publik dengan pola kerja fleksibel. Namun, Saifudin menilai tekanan global akibat kenaikan harga energi justru membutuhkan kebijakan pusat dan daerah yang konsisten.
“Kalau tujuannya efisiensi BBM dan energi, maka harus berbasis data mobilitas dan pola kerja. Jumat jauh lebih logis. Sekarang tinggal keberanian untuk mengoreksi kebijakan,” pungkas pria yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Batu ini.
