SkemaNusantara.com – Pemerintah menyiapkan tambahan dana Rp20 triliun untuk memperkuat keuangan BPJS Kesehatan pada 2026. Dana tersebut diarahkan untuk menjaga kelancaran pembayaran klaim kepada rumah sakit dan fasilitas kesehatan dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Keputusan itu dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (28/09/2026).
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan tambahan anggaran tersebut telah disepakati pemerintah melalui pencairan dua tahap. Masing-masing sebesar Rp10 triliun sehingga total dukungan yang diberikan kepada BPJS Kesehatan mencapai Rp20 triliun pada tahun ini.
“Kebetulan Pak Menkeu, saya, dan Pak Menko PMK, minggu lalu ya Pak Menkeu ya, dua minggu lalu sudah menyetujui pencairan dana Rp10 triliun plus Rp10 triliun, jadi totalnya Rp20 triliun tahun ini ke BPJS (Kesehatan),” ujar Budi seusai rapat.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, tambahan dana tersebut telah tersedia dalam APBN 2026. Pencairannya akan dilakukan untuk memperkuat kondisi keuangan BPJS Kesehatan, termasuk memastikan pembayaran klaim kepada rumah sakit tetap berjalan secara teratur.
“Tambahannya itu sekarang Rp20 triliun dan akan segera dicairkan untuk mendukung keuangan BPJS pada bulan Oktober ini, ya dua hari lagi dan juga bulan November,” kata Suahasil.
Dalam rapat tersebut, pemerintah juga membahas kondisi kepesertaan JKN. Saat ini jumlah peserta tercatat mencapai 285 juta jiwa, dengan tingkat kepesertaan aktif sebesar 80,6 persen.
Suahasil mengatakan pemerintah akan memperbaiki pengumpulan iuran sekaligus meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan iuran. Penyesuaian tersebut akan mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Kami mendorong supaya pengumpulan iuran BPJS menjadi lebih baik, tingkat ketepatan sasaran dari penerima bantuan iuran juga menjadi lebih baik sesuai dengan data DTSEN,” ungkapnya.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito menyebut hingga saat ini iuran yang terkumpul mencapai Rp118 triliun. Sementara pembayaran manfaat pelayanan kesehatan telah mencapai Rp132 triliun.
Selisih tersebut membuat kondisi arus kas BPJS Kesehatan perlu diperkuat agar kewajiban pembayaran kepada fasilitas kesehatan tetap dapat dipenuhi. Prihati menyampaikan apresiasi atas tambahan dukungan pemerintah sebesar Rp20 triliun, dengan Rp10 triliun dicairkan pada Oktober dan Rp10 triliun lainnya pada November sebelum akhir tahun.
“Jadi kami berterima kasih kepada Presiden, pemerintah, Pak Menteri, telah diberikan suntikan dana sebesar Rp20 triliun, yang Rp10 triliun akan cair bulan ini dan Rp10 triliun akan cair bulan November lah sebelum akhir tahun,” ujar Prihati.
Selain dukungan anggaran, Prihati menilai peningkatan keaktifan peserta dalam membayar iuran tetap penting untuk menjaga prinsip gotong royong dalam JKN. Pemerintah dan BPJS Kesehatan diharapkan dapat memperkuat kepesertaan sekaligus kesinambungan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
