SkemaNusantara.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah kebijakan pemerintah tidak boleh berhenti pada pertumbuhan ekonomi dan besarnya anggaran. Kekayaan Indonesia, menurut dia, harus diolah menjadi kekuatan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (14/08/2026).
“Seluruh kebijakan yang kita lakukan memiliki satu tujuan, mengubah kekayaan Indonesia menjadi kekuatan Indonesia. Renovasi 10.000 puskesmas, pembangunan 441 RSUD, perbaikan seluruh sekolah dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote akan memastikan negara hadir dalam kebutuhan paling dasar rakyat,” ucap Presiden.
Dalam agenda tersebut, pemerintah juga memaparkan sejumlah strategi untuk memperkuat perekonomian. Di antaranya penguatan bursa komoditas, optimalisasi aset BUMN, pengembangan Indonesia International Financial Center (IIFC), serta pembentukan Danantara Development Management Fund (DDMF) untuk mendanai proyek-proyek lintas generasi.
Di sektor industri, pemerintah turut mendorong terbentuknya pasar bagi produk nasional melalui pemberian subsidi kendaraan listrik. Kebijakan tersebut ditempatkan sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas ekonomi dalam negeri.
“Kita tidak sedang membangun ekonomi yang hanya besar dalam statistik. Kita sedang membangun negara yang berdaulat dalam keputusan, adil dalam pembagian dan pemerataan, nyata dalam kehidupan rakyat,” katanya.
Prabowo kemudian meminta seluruh elemen pemerintahan mengawal pelaksanaan agenda pembangunan secara disiplin. Ia menekankan setiap program harus memiliki ukuran keberhasilan dan memberikan manfaat yang jelas.
“Tidak boleh ada proyek yang hanya besar pada anggaran tetapi kecil manfaat nyata bagi rakyat. Tidak boleh ada insentif tanpa pekerjaan baru. Tidak boleh ada investasi tanpa transfer teknologi. Setiap rupiah harus memiliki tujuan. Setiap kebijakan harus memiliki ukuran,” ujar Presiden.
Menurut Prabowo, pemerintah memiliki tanggung jawab melindungi masyarakat dari berbagai persoalan, mulai dari kemiskinan dan kelaparan hingga pemutusan hubungan kerja serta keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan. Karena itu, belanja pemerintah perlu diarahkan pada kebutuhan yang secara langsung menyentuh kehidupan masyarakat.
Penekanan tersebut juga berlaku pada seluruh tingkatan pemerintahan, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah dan desa. Prabowo meminta pengelolaan anggaran dilakukan secara bersih untuk memastikan sumber daya negara tidak tergerus oleh praktik penyimpangan.
“Pemerintah di semua tingkatan tidak hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, pemerintah desa, kita harus menghilangkan praktek-praktek korupsi, penipuan, mark up, penggelembungan dalam pembelanjaan,” tandas Presiden.
