Malang – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Malang mendorong penghentian sementara penerbitan izin baru tempat penjualan minuman beralkohol. Aspirasi tersebut disampaikan saat bersilaturahmi dengan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Malang, Sabtu (17/10/2026).
Pertemuan yang melibatkan Fraksi PKS DPRD dan jajaran DPD PKS Kota Malang itu juga menjadi ruang untuk membahas sejumlah persoalan sosial serta meminta masukan ulama terkait arah kebijakan daerah.
Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji, mengatakan dukungan dan nasihat para kiai dibutuhkan agar para wakil rakyat dapat menjalankan amanah dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas.
“Secara pribadi, saya memohon dukungan, doa, dan nasihat dari para kiai serta alim ulama NU agar kami yang mendapat amanah di DPRD dapat menjalankan tugas dengan baik, memperjuangkan aspirasi masyarakat, dan mengambil kebijakan yang membawa kemaslahatan bagi warga Kota Malang,” ujar Bayu.
Terkait perizinan minuman beralkohol, PKS menilai pemerintah daerah perlu mengevaluasi dampak sosial, ketertiban umum, serta potensi pengaruhnya terhadap generasi muda. Karena itu, moratorium izin baru dinilai perlu menjadi bahan pertimbangan dalam kebijakan perizinan usaha di Kota Malang.
Selain itu, PKS turut menyoroti fenomena LGBT yang dinilai memerlukan pendekatan sosial dan edukatif. Partai tersebut mendorong penguatan ketahanan keluarga, pendidikan, pendampingan sosial, serta pembinaan masyarakat sebagai bagian dari upaya merespons persoalan tersebut.
PKS juga menekankan pentingnya pelibatan keluarga, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan masyarakat dalam menjaga keharmonisan sosial. Pendekatan yang ditempuh, menurut pandangan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut, perlu menghindari stigma dan tetap menghormati martabat manusia.
Bayu menegaskan, pembangunan Kota Malang tidak cukup hanya berorientasi pada infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Ketahanan keluarga, kehidupan sosial, serta keharmonisan masyarakat juga perlu menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan daerah.
Melalui silaturahmi dengan PCNU, PKS berharap komunikasi antara wakil rakyat dan kalangan ulama dapat berlanjut menjadi pertukaran gagasan yang konstruktif. Masukan para tokoh agama diharapkan menjadi pertimbangan dalam memperjuangkan aspirasi warga dan merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Kami berharap doa dan arahan para ulama menjadi penguat ikhtiar kami dalam memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat dan kemaslahatan umat,” pungkasnya.
