Malang – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mulai menyiapkan regulasi untuk menata jaringan kabel udara yang semrawut di sejumlah wilayah. Kajian dan naskah akademik telah disiapkan sebagai landasan penyusunan aturan, termasuk rencana pemindahan kabel udara ke bawah tanah melalui sistem ducting.
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan kajian tersebut menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun pengaturan jaringan kabel yang selama ini belum memiliki regulasi khusus.
“Untuk penanganan yang harus kita lakukan, kabel ducting yang di dalam, yang kita tanam di beberapa titik, sudah kita buat kajian-kajian itu. Sebagai dasar kita untuk menetapkan pengaturan terkait kabel ini, karena memang belum diatur,” ujar Wahyu, Jumat (6/11/2026).
Menurutnya, penataan kabel tidak hanya berkaitan dengan estetika kota, tetapi juga menyangkut keamanan masyarakat. Keberadaan kabel udara yang tidak tertata dinilai berpotensi menimbulkan kerawanan sehingga perlu segera ditangani melalui kebijakan yang jelas.
Karena itu, Pemkot Malang berupaya mempercepat proses penyusunan regulasi tersebut. Terkait kemungkinan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pada 2027, Wahyu menyebut pemerintah masih akan melihat tahapan dan proses selanjutnya.
“Insyaallah nanti kita lihat. Kita akan percepat karena memang itu juga estetika. Belum lagi keamanan dan kerawanan, itu juga sudah banyak di masyarakat. Kita mau segerakan, kita proses,” tuturnya.
Dorongan penyusunan regulasi tersebut juga datang dari DPRD Kota Malang. Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arief Nurakhmadi, sebelumnya menyampaikan bahwa pihaknya mendorong penyelesaian naskah akademik pada 2026 agar Ranperda Ducting dapat masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027.
“2027 harus masuk Propemperda. Karena sudah kami sampaikan saat rapat bersama TAPD dan Banggar beberapa waktu lalu, kalau Ranperda Ducting ini menjadi isu prioritas yang harus direalisasikan,” imbuh Dito.
Dengan adanya kajian dan naskah akademik tersebut, penataan jaringan kabel udara di Kota Malang diharapkan memiliki landasan regulasi yang jelas. Kebijakan ini juga diharapkan dapat mendorong penataan infrastruktur kota yang lebih tertib, aman, dan mendukung keindahan lingkungan.



