SkemaNusantara.com – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli meminta jajaran pejabat baru di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperkuat kualitas layanan publik di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan ketenagakerjaan yang cepat dan responsif.
Pesan tersebut disampaikan Yassierli saat melantik dan mengambil sumpah jabatan 12 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kemnaker, Selasa (7/4/2026). Pelantikan turut dihadiri Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor.
Dari 12 pejabat yang dilantik, sebanyak 11 orang merupakan hasil seleksi terbuka, sedangkan satu pejabat berasal dari mekanisme mutasi antarinstansi. Proses tersebut disebut menjadi bagian dari upaya Kemnaker menjaga transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam pengelolaan ASN.
Yassierli mengingatkan bahwa jabatan struktural bukan sekadar posisi dalam organisasi. Menurutnya, jabatan merupakan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan sekaligus menghasilkan dampak bagi masyarakat.
“Jabatan adalah kepercayaan. Jabatan adalah sarana kita untuk memberikan pelayanan, menghadirkan dampak, dan meninggalkan legacy bagi bangsa ini. Dan jabatan adalah pengorbanan,” tegasnya.
Tuntutan tersebut dinilai semakin penting karena Kemnaker berhadapan dengan angkatan kerja yang mencapai sekitar 155,27 juta orang. Perkembangan teknologi informasi juga membuat ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan pemerintah semakin tinggi.
Yassierli meminta pejabat yang baru dilantik memastikan kinerja di masing-masing unit berdampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat. Cakupannya antara lain layanan pasar kerja, pelatihan vokasi, perluasan kesempatan kerja, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, serta keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
“Ini menjadi tantangan yang tidak mudah bagi kita di Kemnaker. Karena itu, saya meminta seluruh jajaran untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.
Kemnaker menghadapi tujuh tantangan utama, mulai dari memperkuat link and match tenaga kerja dengan industri, mengoptimalkan Balai Latihan Kerja (BLK), menyediakan pekerjaan layak bagi kelompok rentan, memperbarui regulasi ketenagakerjaan, hingga memperkuat penegakan norma dan K3.
Tantangan lainnya mencakup transformasi hubungan industrial serta penguatan sistem informasi pasar kerja melalui platform SiapKerja. Untuk meresponsnya, Kemnaker menjalankan enam agenda transformasi yang mencakup pembangunan kepercayaan publik, perubahan layanan agar lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat, serta peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui upskilling dan reskilling.
Pelantikan 12 pejabat tersebut mencakup sejumlah posisi strategis, di antaranya pada biro keuangan, pusat pasar kerja, direktorat vokasi, pengawasan ketenagakerjaan, dan teknologi informasi.
Kemnaker berharap penguatan struktur tersebut mampu membuat organisasi semakin solid dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan nasional sekaligus meningkatkan layanan bagi pekerja, pencari kerja, dan dunia usaha.
