Oleh: M Fauzan Firjatullah*
Malang – Ada rasa khawatir yang mungkin mulai akrab bagi sebagian warga Kota Malang, meninggalkan kendaraan di tempat parkir, lalu kembali dengan harapan sepeda motor masih berada di tempat semula.
Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan. Pencurian kendaraan bermotor (curanmor) masih menjadi persoalan yang mengusik rasa aman masyarakat.
Kehilangan kendaraan bukan sekadar persoalan kerugian materi. Bagi sebagian orang, sepeda motor merupakan alat utama untuk bekerja, mengantar keluarga, dan menjalankan aktivitas sehari-hari.
Ketika kendaraan itu hilang, bukan hanya harta yang lenyap, tetapi juga sebagian ruang gerak kehidupan yang ikut terganggu.
Persoalannya, sampai kapan masyarakat harus hidup dengan kekhawatiran semacam ini?
Pengungkapan kasus dalam Operasi Sikat Semeru 2026 setidaknya memberikan gambaran bahwa curanmor masih menjadi ancaman di Kota Malang.
Dalam operasi yang berlangsung pada 10–21 Oktober 2026, Polresta Malang Kota mengungkap 16 kasus curanmor dari total 38 kasus kejahatan. Sebanyak 50 tersangka diamankan dari keseluruhan pengungkapan tersebut.
Upaya kepolisian ini tentu patut diapresiasi. Namun, keberhasilan mengungkap kasus tidak serta-merta menyelesaikan persoalan keamanan. Penangkapan pelaku memang penting, tetapi masyarakat juga membutuhkan jaminan agar kejahatan serupa tidak terus berulang.
Di sinilah upaya pencegahan seharusnya mendapat perhatian lebih besar. Patroli di kawasan rawan, pemetaan lokasi yang kerap menjadi sasaran pencurian, serta pemberantasan jaringan pencurian dan penadah perlu dilakukan secara konsisten. Jangan sampai kepolisian baru terlihat serius ketika kasus sudah terjadi dan korban bertambah.
Tanggung jawab tersebut bukan sekadar tuntutan masyarakat. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara jelas menetapkan tugas pokok kepolisian, yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Ketentuan itu semestinya tidak berhenti sebagai rumusan normatif dalam undang-undang. Masyarakat membutuhkan bukti bahwa mandat tersebut benar-benar dijalankan, terutama ketika berhadapan dengan persoalan yang menyentuh keamanan sehari-hari.
Hal lain yang perlu mendapat perhatian ialah penanganan laporan korban. Bagi seseorang yang kehilangan kendaraan, melapor ke kepolisian merupakan bentuk harapan untuk mendapatkan keadilan.
Karena itu, laporan masyarakat tidak boleh diperlakukan sebatas urusan administrasi. Perkembangan penanganan perkara dan kepastian tindak lanjut harus menjadi bagian dari pelayanan yang profesional.
Memang, menjaga keamanan bukan hanya tugas kepolisian. Masyarakat juga perlu meningkatkan kewaspadaan, memperkuat keamanan lingkungan, dan memastikan kendaraan terkunci dengan baik.
Namun, keterlibatan warga tidak boleh menjadi alasan bagi negara untuk mengurangi tanggung jawabnya dalam memberikan perlindungan.
Pada akhirnya, masyarakat tidak sedang menuntut Kota Malang bebas dari segala bentuk kejahatan dalam semalam. Mereka hanya menginginkan rasa aman yang nyata, penanganan laporan yang jelas, dan aparat yang hadir ketika dibutuhkan.
Sebab, keberhasilan kepolisian tidak semata-mata diukur dari jumlah pelaku yang ditangkap, tetapi juga dari kemampuan mencegah kejahatan dan menjaga kepercayaan masyarakat.
Jika kehilangan kendaraan masih menjadi ancaman yang menghantui aktivitas warga, pertanyaan tentang keseriusan perlindungan keamanan publik tidak bisa terus dihindari, ketika rasa aman semakin mahal, kepada siapa masyarakat harus berharap?
*) Penulis merupakan Pengamat Sosial Poilitik
**) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi skemanusantara.com



