Senin, 9 November 2026

REDAKSI

ad468x60px

Konflik Agraria dan Ketimpangan Tanah, BRAN Dinilai Punya Peran Strategis

Mohamad Sinal menjadi salah satu narasumber dalam Simposium Nasional I bertajuk “Memperkuat Reforma Agraria untuk Keadilan Sosial, Kepastian Hukum, dan Kesejahteraan Rakyat” bersama Muchtar Luthfi Andi Mutty, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, Sofyan A. Djalil, Rony Septian, dan Nur Amalia di NasDem Tower, Jakarta, Rabu (4/11/2026).

Jakarta – Penguatan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) menjadi salah satu isu yang mengemuka dalam Simposium Nasional bertajuk “Memperkuat Reforma Agraria untuk Keadilan Sosial, Kepastian Hukum, dan Kesejahteraan Rakyat” yang digelar Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem di Ballroom NasDem Tower, Jakarta Pusat, Rabu (4/11/2026).

Forum yang menjadi bagian dari peringatan HUT ke-15 Partai NasDem tersebut mempertemukan unsur pemerintah, legislatif, akademisi, organisasi petani, dan masyarakat sipil untuk membahas penguatan kebijakan serta kelembagaan reforma agraria di Indonesia.

WhatsApp Image 2026 11 04 at 22.50.43 100kb
Peserta dan narasumber berfoto bersama dalam Simposium Nasional I tentang penguatan reforma agraria di Ballroom NasDem Tower, Jakarta, Rabu (4/11/2026).

Salah satu narasumber yang hadir adalah Wakil Ketua Pokja Regulasi dan Blueprint BRAN, Mohamad Sinal. Dalam forum tersebut, pembahasan diarahkan pada pentingnya penguatan kelembagaan, tata kelola, serta koordinasi lintas sektor untuk mengatasi berbagai persoalan agraria.

Penguatan BRAN dinilai relevan mengingat persoalan agraria di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan redistribusi tanah dan legalisasi aset. Persoalan ketimpangan penguasaan tanah, konflik berkepanjangan, tumpang tindih kewenangan, hingga lemahnya koordinasi antarlembaga juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan reforma agraria.

Dalam konteks tersebut, BRAN diarahkan menjadi bagian dari sistem penyelenggaraan reforma agraria nasional yang berperan memperkuat koordinasi dan mengintegrasikan kebijakan lintas sektor.

Keberadaan lembaga tersebut tidak dimaksudkan untuk mengambil alih kewenangan kementerian, lembaga, maupun institusi peradilan yang telah ada. Sebaliknya, penguatan BRAN diharapkan dapat mendorong sinergi kelembagaan agar pelaksanaan reforma agraria tidak terhambat fragmentasi kewenangan dan perbedaan pendekatan administratif.

Simposium tersebut juga menghadirkan Ketua Komisi II DPR RI sekaligus Ketua DPP Partai NasDem, Rifqinizamy Karsayuda, yang menyampaikan arahan utama mengenai perspektif legislatif dalam penguatan regulasi, pengawasan, dan akuntabilitas kebijakan agraria nasional.

Selain itu, hadir Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, mantan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Roni Septian Maulana, serta perwakilan DPP Petani Partai NasDem, Nur Amalia. Forum tersebut dimoderatori Muchtar Luthfi Andi Mutty.

Pembahasan dalam simposium turut menyoroti pentingnya kepastian hukum bagi masyarakat yang telah menguasai dan mengusahakan tanah secara turun-temurun, tetapi masih menghadapi hambatan administratif maupun konflik status kawasan.

Persoalan tersebut menunjukkan bahwa reforma agraria tidak cukup dijalankan melalui legalisasi aset atau penerbitan sertifikat tanah. Diperlukan kebijakan yang juga mampu mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, menyelesaikan konflik agraria, serta memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat.

WhatsApp Image 2026 11 04 at 21.19.37
Dr. Mohamad Sinal bersama Julie S. Laiskodat, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda, dan Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan dalam silaturahmi usai Simposium Nasional I di NasDem Tower, Jakarta, Rabu (4/11/2026).

Selain kepastian hukum dan redistribusi tanah, akses masyarakat terhadap pembiayaan, teknologi, pendampingan, dan pasar juga menjadi bagian penting agar reforma agraria dapat meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan petani.

Melalui simposium ini, berbagai perspektif pemerintah, legislatif, dan masyarakat sipil diharapkan dapat menjadi masukan bagi penguatan tata kelola serta percepatan penyelesaian persoalan agraria di Indonesia.

Penguatan kelembagaan, penyelarasan regulasi, integrasi data agraria, dan mekanisme penyelesaian konflik menjadi sejumlah aspek yang perlu diperhatikan agar reforma agraria dapat berjalan lebih terkoordinasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Terpopuler