SkemaNusantara.com – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris meminta pemerintah memberikan gambaran yang jelas mengenai batas penghasilan masyarakat yang masuk kategori Desil 6. Kejelasan tersebut dinilai penting karena berkaitan dengan keberlanjutan bantuan kesehatan yang diterima masyarakat.
Hal itu disampaikan Charles dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan, Ketua DJSN, Dewas, dan Dirut BPJS Kesehatan di Ruang Rapat Komisi IX DPR, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Charles mempertanyakan belum jelasnya batas penghasilan yang menjadi dasar seseorang masuk Desil 6 dan berpotensi tidak lagi mendapatkan bantuan kesehatan dari pemerintah. Menurutnya, pemerintah perlu menjelaskan kondisi tersebut karena menyangkut kepastian bagi masyarakat.
“Masa sebagai perwakilan pemerintah Pak Menkes tidak punya gambaran masyarakat dengan penghasilan berapa yang dikategorikan sudah di Desil 6 dan tidak lagi mendapatkan bantuan, sekarang 270 juta rakyat Indonesia sedang menunggu,” ujar Charles.
Ia mengatakan, ketidakjelasan indikator Desil 6 telah menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Berdasarkan laporan yang diterimanya, terdapat warga yang ragu berobat karena khawatir status kepesertaan bantuan kesehatan mereka dinonaktifkan.
Charles juga menyoroti informasi yang menyebut masyarakat dengan penghasilan sekitar Rp2 juta per bulan sudah masuk kategori Desil 6. Ia meminta pemerintah mengklarifikasi informasi tersebut, mengingat angka tersebut masih berada di bawah standar upah minimum di sejumlah daerah.
“Ya mungkin ada yang mengatakan bahwa sekitar 2 jutaan sudah dianggap Desil 6 perbulan. Apakah dengan penghasilan 2 juta sampai 3 juta bisa dianggap bisa hidup layak di Indonesia dan tidak lagi mendapatkan bantuan dari pemerintah,” tegasnya.
Karena itu, Charles meminta pemerintah memberikan gambaran umum mengenai kriteria Desil 6 kepada masyarakat. Menurutnya, kejelasan tersebut diperlukan agar warga dapat memahami posisi sosial ekonominya dan mempersiapkan diri terhadap kemungkinan perubahan status bantuan kesehatan.
“Supaya masyarakat bisa jelas, kalau misalnya penghasilannya di atas 3 juta berarti kemungkinan sudah di non-aktifkan,” tegas politikus Fraksi PDI-Perjuangan tersebut.
