Oleh: Thoriqul Choir, SH.*
Malang – Kita sering mendengar satu kalimat sederhana, semua orang sama di hadapan hukum. Kalimat itu terdengar meyakinkan. Namun, dalam praktiknya, kesetaraan di hadapan hukum selalu punya tantangan, terutama ketika persoalan hukum mulai menyentuh orang-orang yang berada di lingkar kekuasaan.
Polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu contoh yang menarik untuk dilihat. Persoalan yang semula berkaitan dengan dokumen pencalonan kini berkembang menjadi perdebatan tentang kepastian hukum dan tanggung jawab pejabat publik.
Pada 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menyampaikan pertimbangan bahwa tidak ditemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah atau dokumen pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat. Namun, permohonan yang diajukan tidak dapat diterima karena para pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum. MK juga tidak membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya.
Belum genap sebulan, persoalan ini kembali mendapat perhatian. Pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 mengabulkan kasasi Subhan Palal dan membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang menjadi bagian dari polemik tersebut.
Dua putusan itu tentu tidak bisa dibaca secara serampangan. MK dan MA menangani perkara dengan objek serta kewenangan berbeda. Pembatalan dokumen administrasi oleh MA juga tidak otomatis membuat jabatan wakil presiden berakhir. Ada mekanisme konstitusional yang harus dilalui apabila persoalan tersebut hendak dibawa ke proses pemberhentian.
Tetapi, ada pertanyaan yang rasanya sulit dihindari: jika persyaratan jabatan merupakan ketentuan yang wajib dipenuhi sejak awal, bagaimana negara menyikapi persoalan ketika dokumen yang digunakan untuk membuktikannya kemudian dinyatakan tidak sah?
Pertanyaan itu menjadi penting karena urusan hukum tidak pernah benar-benar terpisah dari kehidupan demokrasi. Belakangan, masyarakat juga dihadapkan pada berbagai persoalan, mulai dari kebebasan menyampaikan pendapat hingga cara aparat menangani aksi demonstrasi.
Amnesty International Indonesia, dalam laporan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, mencatat sedikitnya 406 pembela HAM mengalami serangan sepanjang 20 Oktober 2024 hingga 19 Oktober 2026. Amnesty juga mencatat 6.003 orang ditangkap dan mengalami kekerasan fisik dalam aksi protes sepanjang 2025–2026. Angka tersebut merupakan hasil pemantauan Amnesty, bukan statistik resmi pemerintah.
Catatan itu setidaknya memperlihatkan bahwa pekerjaan rumah demokrasi Indonesia masih panjang. Masyarakat membutuhkan ruang untuk mengkritik, sementara pejabat publik perlu bersedia diawasi. Sebab, kekuasaan tanpa pengawasan mudah berubah menjadi kekuasaan yang merasa selalu benar.
Dalam keadaan seperti ini, persoalan persyaratan pendidikan wakil presiden seharusnya tidak dipandang semata-mata sebagai polemik tentang satu orang. Ada prinsip yang lebih besar di dalamnya: apakah aturan yang berlaku benar-benar mengikat semua orang, termasuk mereka yang sedang menduduki jabatan tertinggi negara?
Konstitusi sebenarnya telah mengatur jalan ketika seorang presiden atau wakil presiden diduga tidak lagi memenuhi syarat. Pasal 7A dan 7B UUD 1945 menempatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR dalam mekanisme pemberhentian. Artinya, persoalan ini tidak bisa diselesaikan hanya melalui desakan publik, apalagi kesimpulan sepihak.
Namun, keberadaan mekanisme hukum juga tidak boleh menjadi alasan untuk membiarkan pertanyaan publik menggantung tanpa penjelasan. Lembaga negara perlu menjalankan kewenangannya secara terbuka dan bertanggung jawab. Kepastian hukum bukan hanya soal adanya aturan, tetapi juga keberanian menerapkannya secara konsisten.
Pada akhirnya, jabatan publik bukan tempat untuk mendapatkan keistimewaan di hadapan hukum. Justru semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar pula tanggung jawab yang melekat padanya. Sebab, hukum tidak seharusnya menjadi begitu tegas kepada masyarakat biasa, tetapi mendadak penuh pertimbangan ketika berhadapan dengan kekuasaan.
*) Penulis merupakan Praktisi Hukum dan Pengamat Sosial Poilitik
**) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi skemanusantara.com



