Malang – DPRD Kota Malang mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Malang meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa menaikkan pajak maupun menambah pungutan kepada masyarakat. Upaya tersebut dinilai dapat dilakukan melalui pembenahan pengelolaan aset daerah, penguatan pengawasan, dan penekanan potensi kebocoran penerimaan.
Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, mengatakan optimalisasi PAD perlu menjadi perhatian pemerintah daerah di tengah potensi penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut dapat memengaruhi ruang fiskal daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik.
Menurut Amithya, peningkatan pendapatan tidak harus dilakukan dengan membebankan tambahan pajak kepada masyarakat. Pemkot Malang justru perlu membenahi sistem pengelolaan penerimaan agar potensi pendapatan yang sudah dimiliki dapat dimaksimalkan.
“Bukan berarti kita akan menekan rakyat yang memang sangat membutuhkan bantuan finansial atau bantuan sosial. Tinggal merapikan sistem saja, kebocorannya dikurangi. Saya kira itu yang perlu dilakukan,” tegas Amithya seusai rapat paripurna DPRD Kota Malang, Kamis (5/11/2026).
Salah satu langkah yang didorong adalah mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD). Amithya mengapresiasi penerapan sistem digital iBMD oleh Pemkot Malang karena dinilai dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset.
Melalui sistem tersebut, pemerintah diharapkan dapat mengidentifikasi aset yang memiliki potensi ekonomi, termasuk melalui penyewaan maupun kerja sama pemanfaatan dengan pihak ketiga.
“Digitalisasi ini membuat sistem lebih transparan. Kita bisa melihat potensi-potensi pendapatan dari apa yang dimiliki pemerintah kota, termasuk aset-aset daerah. Kalau semuanya dirapikan, saya kira kemandirian fiskal bisa semakin diwujudkan dalam beberapa tahun ke depan,” jelasnya.
DPRD juga membuka peluang evaluasi nilai pemanfaatan aset komersial milik pemerintah, termasuk Malang Olympic Garden (MOG) dan Ramayana. Penilaian ulang atau appraisal dinilai dapat memberikan gambaran mengenai nilai ekonomis aset serta besaran sewa berdasarkan kondisi terkini.
Meski demikian, penyesuaian nilai pemanfaatan tetap harus memperhatikan perjanjian kerja sama yang masih berlaku.
“Bisa saja. Tinggal dilakukan appraisal lagi, sehingga berapa nominal sewanya bisa terlihat dari hasil penilaian tersebut,” katanya.
Selain pengelolaan aset, DPRD mendorong evaluasi penerapan Sistem Informasi Parkir Kota Malang (Sisparma). Evaluasi diperlukan untuk memastikan potensi penerimaan retribusi parkir di setiap titik sesuai dengan kondisi dan realisasi di lapangan.
Amithya menilai digitalisasi perlu diperluas ke berbagai sektor pendapatan daerah. Dengan sistem yang lebih terintegrasi, pengawasan dan pemungutan retribusi diharapkan berjalan lebih transparan serta mampu menekan kebocoran penerimaan.
Di sisi lain, DPRD juga masih menyoroti ketidakpastian skema pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Amithya mengatakan pihaknya menunggu kejelasan mengenai porsi tanggung jawab pemerintah pusat dalam pembiayaan pegawai tersebut.
DPRD berharap pembiayaan PPPK dapat ditanggung pemerintah pusat tanpa mengurangi alokasi anggaran yang selama ini tersedia bagi pemerintah daerah.
“Kita masih belum tahu skemanya seperti apa. Sampai sekarang belum ada informasi yang jelas. Kita sudah mulai berhitung, berapa banyak kira-kira yang akan ditanggung pusat. Harapannya, kalau memang ditanggung pusat, tidak mengurangi anggaran yang sudah ada di daerah, sehingga kita bisa lebih leluasa,” ujarnya.
Amithya juga menyinggung kebutuhan anggaran untuk Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) yang berdasarkan informasi terakhir berada di kisaran Rp31 miliar. Namun, kepastian skema pembiayaan dan penganggarannya masih perlu dipantau lebih lanjut.
Berbagai langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat kemandirian fiskal Kota Malang. DPRD menilai pembenahan tata kelola pendapatan dan pemanfaatan aset perlu menjadi prioritas agar peningkatan PAD tidak bergantung pada penambahan beban masyarakat.



