Jakarta – Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (BEM PTNU) Se-Nusantara mengapresiasi langkah Polri dalam menangani kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Namun, organisasi mahasiswa tersebut mengingatkan agar penegakan hukum tidak berhenti pada penetapan 20 korporasi sebagai tersangka.
Presidium Nasional BEM PTNU Se-Nusantara mendesak Polri menuntaskan penanganan 104 laporan terkait karhutla secara transparan dan profesional. Mereka menilai, proses hukum harus memberikan kepastian pertanggungjawaban bagi pihak-pihak yang terbukti terlibat.
BEM PTNU memandang penanganan karhutla bukan sekadar upaya memadamkan api dan mengatasi dampak kebakaran. Persoalan ini juga menyangkut kerusakan ekosistem, pencemaran udara, gangguan kesehatan masyarakat, hingga terganggunya aktivitas ekonomi dan pendidikan warga di wilayah terdampak.
“Ukuran keberhasilan penegakan hukum bukan semata-mata banyaknya tersangka yang diumumkan kepada publik, melainkan juga kualitas pembuktian, kepastian hukum, konsistensi penanganan perkara, serta keberanian menindak siapa pun yang terbukti melanggar hukum,” demikian pernyataan Presidium Nasional BEM PTNU Se-Nusantara.
Selain meminta penuntasan perkara, BEM PTNU mendorong Polri membuka perkembangan penanganan 104 laporan tersebut kepada publik. Transparansi dinilai penting agar masyarakat dapat mengetahui proses hukum, mulai dari penyelidikan, penyidikan, pelimpahan perkara hingga persidangan.
BEM PTNU juga meminta aparat penegak hukum menelusuri struktur kepemilikan dan pengendalian korporasi yang diduga terlibat. Penelusuran itu mencakup pemilik manfaat akhir (beneficial ownership), hubungan afiliasi perusahaan, serta pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan dugaan tindak pidana berdasarkan alat bukti.
Menurut BEM PTNU, penegakan hukum tidak boleh hanya menyasar perusahaan sebagai entitas hukum, tetapi juga harus mengungkap pihak yang terbukti memiliki tanggung jawab dalam perkara tersebut. Meski demikian, setiap penetapan tanggung jawab harus tetap didasarkan pada bukti dan proses hukum yang sah.
“Jangan sampai penegakan hukum hanya menyentuh pihak yang berada di lapisan paling luar, sementara pihak yang terbukti mengendalikan atau bertanggung jawab justru luput dari proses hukum. Siapa pun yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan perannya dan ketentuan perundang-undangan,” tegas BEM PTNU.
Di sisi lain, BEM PTNU mengingatkan bahwa penanganan karhutla tidak cukup melalui pendekatan pidana. Pemulihan lingkungan, pencegahan kebakaran berulang, serta perlindungan masyarakat terdampak juga harus menjadi bagian dari penyelesaian persoalan tersebut.
Untuk itu, koordinasi antara Polri, kejaksaan, kementerian dan lembaga terkait, serta pemerintah daerah perlu diperkuat agar penanganan karhutla berjalan menyeluruh.
BEM PTNU menegaskan akan terus mengawal proses penegakan hukum melalui fungsi kontrol sosial mahasiswa. Mereka berharap penanganan kasus karhutla menjadi momentum memperkuat penegakan hukum lingkungan, memastikan pertanggungjawaban pihak yang terbukti bersalah, dan mencegah terulangnya kebakaran hutan dan lahan di kemudian hari.



