Minggu, 22 November 2026

REDAKSI

ad468x60px

Amithya Soroti Pentingnya Keterbukaan Informasi dan Kritik Pers bagi DPRD

Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menyampaikan materi tentang relasi pers, demokrasi, dan lembaga legislatif dalam Diskusi Publik AMSI Jatim di Gedung DPRD Kota Malang, Selasa (17/11/2026).

MALANG, skemanusantara.com – Keterbukaan informasi lembaga legislatif tidak cukup diwujudkan dengan menyampaikan hasil keputusan kepada masyarakat. Proses di balik kebijakan, dinamika pembahasan, hingga alasan sebuah keputusan diambil juga perlu dijelaskan agar publik tidak memahami informasi secara sepotong-sepotong.

Persoalan tersebut menjadi salah satu perhatian Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, saat menyampaikan materi bertajuk “Media, Demokrasi, dan Kepemimpinan Politik: Bangunan Relasi antara Pers dan Lembaga Perwakilan Rakyat” dalam Diskusi Publik “Menata Ekosistem Bisnis Media Masa Depan dan Berdampak” di Gedung DPRD Kota Malang, Selasa (17/11/2026).

Amithya menilai, perubahan lanskap media telah mengubah cara masyarakat menerima dan memahami informasi politik. Jika sebelumnya masyarakat mengenal siklus pemberitaan harian, kini informasi bergerak sepanjang waktu melalui portal berita, media sosial, dan berbagai kanal digital.

Perubahan tersebut membuat agenda, keputusan, dan dinamika politik semakin cepat menjadi konsumsi publik. Namun, kecepatan distribusi informasi juga menghadirkan persoalan baru ketika pernyataan pejabat atau lembaga berpindah platform tanpa disertai konteks yang utuh.

Dalam paparannya, Amithya menjelaskan bahwa satu peristiwa dapat dibaca dari sudut pandang berbeda. Pembingkaian atau framing pemberitaan turut memengaruhi bagian mana yang menjadi perhatian masyarakat.

Opini publik pun tidak terbentuk hanya dari berita, melainkan juga dari pengalaman, percakapan, dan kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang diterima.

Pernyataan politik rentan kehilangan konteks

Salah satu tantangan yang disoroti Amithya adalah bagaimana menjaga kejelasan informasi ketika pernyataan politik beredar dengan cepat di berbagai platform.

Menurutnya, lembaga legislatif perlu membedakan sikap pribadi anggota DPRD, dinamika fraksi, dan keputusan kelembagaan. Ketiganya tidak selalu memiliki makna dan kedudukan yang sama.

Tanpa penjelasan yang memadai, pernyataan individu berpotensi dipahami sebagai sikap resmi lembaga. Begitu pula dengan informasi mengenai proses politik yang dapat menimbulkan persepsi berbeda ketika hanya sebagian peristiwa yang disampaikan kepada publik.

Amithya mengaku pernah mengalami situasi ketika pemberitaan lama kembali diangkat dan beredar dalam konteks berbeda hingga memunculkan informasi yang tidak benar.

Pengalaman tersebut memperkuat pandangannya bahwa komunikasi lembaga publik tidak boleh berhenti pada penyampaian pernyataan singkat.

“Pelajaran pentingnya, lembaga publik tidak hanya memberikan statement, tetapi juga memberikan data, kronologi, hingga konteks,” katanya.

Pernyataan itu menunjukkan pentingnya keterbukaan informasi yang tidak hanya berorientasi pada respons ketika muncul persoalan, tetapi juga menjelaskan latar belakang dan proses sebuah keputusan.

DPRD perlu menjelaskan proses, bukan hanya hasil

Dalam materi presentasinya, Amithya menekankan bahwa lembaga legislatif menghadapi tantangan komunikasi yang semakin besar di tengah perubahan perilaku masyarakat.

DPRD tidak cukup hanya menyampaikan hasil akhir suatu keputusan. Masyarakat juga perlu memahami bagaimana prosesnya berlangsung, apa yang menjadi pertimbangan, serta bagaimana dinamika kelembagaan memengaruhi keputusan tersebut.

Untuk menjawab tantangan itu, ia menyoroti perlunya komunikasi yang lebih terbuka dan tidak hanya dilakukan ketika terjadi polemik.

Kejelasan kanal informasi dan narahubung kelembagaan juga menjadi bagian yang perlu diperkuat. Dengan demikian, media maupun masyarakat memiliki akses yang lebih jelas ketika membutuhkan informasi mengenai aktivitas dan keputusan DPRD.

Selain itu, informasi mengenai kebijakan dan proses kelembagaan perlu disampaikan dengan konteks yang mudah dipahami masyarakat.

Langkah tersebut penting agar komunikasi publik tidak sekadar menjadi aktivitas menjawab kritik, melainkan bagian dari tanggung jawab lembaga perwakilan rakyat dalam menjelaskan pekerjaannya kepada masyarakat.

Kritik pers menjadi bagian dari demokrasi

Amithya juga menegaskan bahwa hubungan pers dan DPRD seharusnya tidak dibangun dalam pola saling berhadapan.

Ia memandang keduanya memiliki peran berbeda, tetapi sama-sama berada dalam ekosistem kepentingan publik dan demokrasi. Pers membutuhkan akses informasi dari lembaga publik, sementara DPRD membutuhkan ruang komunikasi untuk menjelaskan aktivitas kelembagaannya kepada masyarakat.

Dalam konteks tersebut, kritik media tidak semestinya dipandang sebagai ancaman terhadap lembaga legislatif. Sebaliknya, kritik menjadi salah satu mekanisme untuk melihat kekurangan dan memperluas perspektif dalam menjalankan fungsi kelembagaan.

“Kritik harus ada. Kalau tidak ada, kita tidak tahu kesalahan kita. Dengan kritik kita bisa melihat cakrawala yang lebih luas,” tegasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa media menjadi salah satu ruang pembelajaran dalam perjalanan politiknya hingga menduduki posisi Ketua DPRD Kota Malang.

Amithya mengaku sempat merasa khawatir ketika harus memberikan pernyataan kepada wartawan karena takut ucapannya menimbulkan penafsiran berbeda. Dibutuhkan waktu sekitar 2,5 tahun hingga dirinya lebih terbiasa menghadapi media dan memahami pentingnya memilih kata-kata yang tidak ambigu.

Pengalaman tersebut membuatnya melihat komunikasi publik sebagai bagian penting dari kepemimpinan politik. Pejabat publik, menurutnya, tidak cukup hanya menjalankan tugas, tetapi juga harus mampu menjelaskan pekerjaan dan keputusan yang diambil kepada masyarakat.

Pada akhirnya, keterbukaan informasi bukan hanya menyangkut seberapa cepat DPRD merespons pemberitaan. Lebih dari itu, bagaimana lembaga legislatif memastikan masyarakat memperoleh informasi yang jelas, utuh, dan dapat dipahami menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. (red/*)

Terpopuler