Malang – Penyerapan aspirasi masyarakat melalui reses bukan menjadi akhir dari perjuangan kebutuhan warga. Setiap usulan pembangunan harus melalui tahapan panjang, mulai dari pendataan, verifikasi, perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan dan pengawasan.
Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, memaparkan mekanisme tersebut dalam kegiatan reses sesi kedua di Kota Malang, Rabu (04/11/2026). Ia menjelaskan sepuluh tahapan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD sebagai bagian dari proses menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan perencanaan pembangunan daerah.
Tahapan pertama dimulai dari penyerapan aspirasi melalui reses maupun rapat dengar pendapat. Pada tahap ini, masyarakat perlu menyampaikan permasalahan secara konkret, termasuk lokasi, warga terdampak, dan tingkat urgensi kebutuhan.
Aspirasi tersebut kemudian didokumentasikan melalui notulen, daftar hadir, foto, serta bukti pendukung lainnya. Selanjutnya, DPRD merumuskan permasalahan menjadi usulan kegiatan yang dilengkapi informasi lokasi, manfaat, solusi, dan kelompok penerima manfaat.

Setelah dirumuskan, usulan disampaikan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sesuai alur dan jadwal pemerintah daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mengoordinasikan penelaahan dan penyelarasan usulan dengan prioritas pembangunan serta kemampuan anggaran.
Sementara itu, organisasi perangkat daerah (OPD) teknis melakukan penilaian berdasarkan kewenangan, kebutuhan teknis, lokasi, kesiapan, dan kesesuaian usulan.
Usulan yang telah melalui proses tersebut selanjutnya masuk dalam tahapan perencanaan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Proses berlanjut ke Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perangkat daerah, hingga pembahasan Rancangan APBD bersama DPRD dan kepala daerah.
Amithya menekankan bahwa usulan yang telah tercatat dalam Pokir belum tentu otomatis masuk dalam APBD. Penetapannya tetap mempertimbangkan prioritas pembangunan, hasil verifikasi, dan kemampuan keuangan daerah.
“Pokir yang berkualitas berangkat dari masalah nyata, didukung data, sesuai kewenangan, selaras dengan prioritas daerah, dan dikawal sampai manfaatnya dirasakan masyarakat,” ungkap Amithya.
Setelah APBD ditetapkan, pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab OPD dan pelaksana yang ditunjuk melalui mekanisme resmi. DPRD menjalankan fungsi anggaran dan pengawasan, bukan bertindak sebagai pelaksana proyek.
Masyarakat juga memiliki peran dalam mengawal pelaksanaan, terutama terkait mutu pekerjaan, ketepatan lokasi, volume, dan manfaat kegiatan. Pengawasan dilakukan melalui pemantauan perkembangan, evaluasi kesesuaian hasil, serta pelaporan realisasi.
Dalam proses tersebut, perubahan lokasi, volume, penerima, maupun spesifikasi kegiatan harus mengikuti prosedur yang sah. Pengadaan barang dan jasa juga wajib mengikuti ketentuan pemerintah, bukan ditentukan oleh pengusul atau anggota DPRD.
Amithya turut mengingatkan agar tidak ada pungutan, komisi, fee, titipan penyedia, maupun janji pencairan dengan imbalan dalam proses pengusulan Pokir.
Melalui pemaparan tersebut, ia mendorong masyarakat agar aktif menyampaikan kebutuhan berdasarkan kondisi nyata, melengkapi data pendukung, serta ikut mengawasi setiap tahapan pembangunan. Dengan demikian, aspirasi yang diperjuangkan tidak hanya tercatat dalam perencanaan, tetapi juga dapat memberikan manfaat sesuai kebutuhan masyarakat.



