Malang – Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, memastikan mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dilaksanakan sebelum akhir Oktober 2026. Kepastian ini disampaikan setelah agenda pelantikan yang sebelumnya dijadwalkan dua kali pada awal Oktober tertunda.
Wahyu menyebut padatnya agenda kegiatan dinas menjadi alasan penundaan pelantikan pejabat yang meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP), administrator, pengawas, hingga fungsional tersebut.
“Diperkirakan lebih cepat, tidak sampai akhir Oktober 2026 mutasi sudah diselesaikan. Penundaan ini karena banyaknya kegiatan,” ujar Wahyu, Selasa (20/10/2026).
Sebelumnya, pelantikan dijadwalkan berlangsung di Gedung Graha Purva Praja, Islamic Center Kedungkandang, pada Jumat (2/10/2026). Namun, agenda tersebut batal terlaksana. Penjadwalan ulang pada Jumat (9/10/2026) juga belum terealisasi.
Wahyu memastikan penataan jabatan tersebut tidak akan mengganggu penyelesaian administrasi internal organisasi perangkat daerah (OPD).
Selain mutasi, Pemkot Malang juga membahas pengisian jabatan yang akan ditinggalkan pejabat karena memasuki masa purna tugas. Tiga jabatan yang menjadi perhatian ialah Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada November serta Kepala Dinas Perhubungan dan Camat Kedungkandang pada Desember 2026.
Pengisian jabatan tersebut masih dikoordinasikan dengan mempertimbangkan skema asesmen nine box dalam manajemen talenta.
Wawali Berharap Mutasi Segera Direalisasikan
Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin, berharap mutasi pejabat segera dilaksanakan pada Oktober ini. Menurutnya, kepastian pengisian jabatan penting untuk mendukung pembinaan aparatur sipil negara (ASN) agar lebih fokus dan terarah.
Ali juga menyoroti sejumlah jabatan yang masih diisi pejabat pelaksana tugas (Plt). Ia berharap jabatan-jabatan tersebut segera diisi secara definitif sehingga pelaksanaan program pemerintah daerah pada 2027 dapat berjalan optimal.
“Soal keputusan final dan jadwal eksekusi sepenuhnya menjadi kewenangan penuh Pak Wali. Namun kita berharap segera terlaksana demi kepentingan layanan masyarakat,” tegas Ali.
DPRD Soroti Penundaan Pelantikan
Anggota DPRD Kota Malang dari Fraksi PKB, Arif Wahyudi, turut menyoroti penundaan pelantikan tersebut. Ia mengakui mutasi dan rotasi pejabat merupakan hak prerogatif kepala daerah. Namun, ia mengingatkan agar Wali Kota lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan terkait jadwal pelaksanaan kepada publik.

Menurut Arif, wacana mutasi telah bergulir sejak Juni 2026. Sebagian penataan jabatan baru terealisasi pada September melalui pengisian Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah.
Ia menilai pembatalan agenda pelantikan yang sebelumnya telah dijadwalkan berpotensi memunculkan spekulasi di masyarakat sekaligus memengaruhi kondusivitas birokrasi.
“Batalnya agenda pelantikan secara mendadak menimbulkan asumsi liar dan membuat iklim di lingkungan birokrasi kurang kondusif. Ke depan, apa yang sudah dipersiapkan matang harus diwujudkan secara pasti,” pungkas Arif.
Dengan target penyelesaian sebelum akhir Oktober, realisasi mutasi pejabat Pemkot Malang kini menjadi perhatian. Selain memberikan kepastian terhadap penataan birokrasi, pengisian jabatan definitif diharapkan mendukung kelancaran pelayanan publik dan pelaksanaan program pembangunan daerah.



