Malang – Wali Kota Malang Wahyu Hidayat membuka kemungkinan mengalihkan anggaran Rp300 juta untuk program retreat kepala sekolah dalam APBD Perubahan 2026 apabila kegiatan tersebut dinilai kurang efektif. Namun, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Malang, Suwarjana, menegaskan program pembinaan bagi 345 kepala SD dan SMP itu tetap dijadwalkan berlangsung pada November 2026.
Perbedaan pandangan tersebut muncul di tengah sorotan sejumlah fraksi DPRD Kota Malang terhadap efektivitas dan relevansi program retreat. Kegiatan yang direncanakan berlangsung di Graha Purva Praja, Islamic Center Kedungkandang, itu merupakan usulan Dindikbud dengan alokasi anggaran Rp300 juta.
Wahyu mengatakan, usulan kegiatan tersebut menguat setelah muncul insiden di SMPN 18 Malang. Meski demikian, ia menegaskan bahwa setiap penggunaan anggaran daerah harus mempertimbangkan manfaat nyata bagi dunia pendidikan, khususnya siswa.
“Sekiranya retreat dinilai kurang efektif, pastinya anggarannya akan kita alihkan untuk hal yang bermanfaat lebih besar bagi siswa-siswi di sekolah. Harapan kami jangan sampai terjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa),” ujar Wahyu saat ditemui di sela kegiatan World Cleanup Day (WCD) 2026 di Sumber Air Celumprit Merjosari, Jumat (9/10/2026).
Menurut Wahyu, organisasi perangkat daerah (OPD) harus memaksimalkan setiap program yang telah direncanakan agar anggaran tidak terbuang tanpa memberikan manfaat yang sepadan. Karena itu, efektivitas retreat menjadi pertimbangan dalam menentukan kelanjutan penggunaan anggarannya.
Sementara itu, Suwarjana memastikan program tersebut tetap berjalan sesuai jadwal pada November 2026. Ia menyebut anggaran Rp300 juta telah memperoleh persetujuan Komisi D DPRD Kota Malang dalam rapat kerja pendahuluan.
“Kendati ada fraksi di DPRD yang mengkritisi atau menolak, Komisi D yang terdiri dari lintas partai telah menyepakati dan menyetujui anggaran tersebut,” tegas Suwarjana.
Ia juga membantah anggapan bahwa program tersebut disusun secara mendadak sebagai respons atas kasus penganiayaan di SMPN 18 Malang. Menurutnya, usulan pembinaan mental dan etika kepemimpinan itu telah diajukan kepada DPRD sebelum kasus tersebut mencuat ke publik.
“Tahun sebelumnya Dindikbud sudah menggelar retreat bagi tenaga non-kependidikan. Jadi tahun ini khusus bagi 345 Kepala SD dan SMP,” tambahnya.
Terkait penggunaan anggaran, Suwarjana menjelaskan dana Rp300 juta dialokasikan untuk kebutuhan makan dan minum peserta, pengadaan pakaian seragam, serta honorarium pemateri dan narasumber ahli. Ia menilai anggaran tersebut masih wajar karena kegiatan tidak disertai penginapan maupun uang saku peserta.
“Kegiatannya tidak menginap. Andaikan menginap atau ada uang saku peserta, anggarannya pasti jauh lebih besar. Ini angka yang wajar untuk menyiapkan ASN yang lebih berkualitas,” pungkas Suwarjana.
Perbedaan pandangan antara Wali Kota Malang dan Dindikbud tersebut menempatkan efektivitas program serta manfaat anggaran bagi pendidikan sebagai persoalan utama yang perlu diperjelas sebelum pelaksanaan kegiatan pada November mendatang.
