SkemaNusantara.com – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini meminta Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru, Nanik S. Deyang, segera membenahi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, ada tiga tantangan utama yang perlu menjadi perhatian agar program prioritas nasional tersebut berjalan efektif dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Yahya menyambut baik keputusan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN. Ia menilai pengalaman Nanik dalam melakukan pengawasan langsung ke berbagai daerah menjadi modal penting untuk memahami persoalan MBG di lapangan.
“Saya memandang pergantian Kepala BGN oleh Nanik S. Deyang sebagai figur yang sangat tepat untuk menakhodai BGN,” kata Yahya dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria di Jakarta, Kamis (4/6/2026).
“Pengalamannya yang intensif dalam melakukan pengawasan langsung ke berbagai daerah membuatnya sangat memahami seluk-beluk, dinamika, serta hambatan riil yang dihadapi program MBG di tingkat tapak selama ini,” lanjut politikus Fraksi Partai Golkar tersebut.
Tantangan pertama, kata Yahya, adalah memperbaiki tata kelola anggaran dan operasional BGN. Transparansi serta akuntabilitas keuangan dan manajemen distribusi perlu diperkuat, mengingat program MBG menyerap anggaran negara dalam jumlah besar.
“Yang pertama, perbaikan tata kelola anggaran dan operasional merupakan substansi mendasar yang perlu diperbaiki adalah transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan serta manajemen distribusi,” jelasnya.
Menurut Yahya, pembenahan juga harus mencakup akurasi data penerima manfaat dan efisiensi rantai pasok dari pusat hingga daerah. Sistem tersebut, katanya, harus dipastikan berjalan secara efektif dan bebas dari kebocoran.
Tantangan kedua adalah penegakan disiplin dan standardisasi, terutama dalam penerapan Standard Operating Procedure (SOP) pada setiap unit penyedia makanan. Yahya menilai standar higienitas dan kualitas bahan baku harus diperketat untuk mencegah terulangnya insiden keracunan makanan.
“Belajar dari beberapa insiden keracunan makanan yang sempat terjadi di lapangan, penegakan disiplin higienitas dan kualitas bahan baku menjadi harga mati demi mencapai target zero accident (nol kecelakaan kerja/pangan). Pengawasan berkala tidak boleh kendor,” papar Yahya.
Tantangan ketiga menyangkut koordinasi lintas sektor dan pemerintah daerah. Yahya menilai ego sektoral masih menjadi salah satu persoalan yang dapat menghambat pelaksanaan program berskala nasional seperti MBG.
“Faktor ini merupakan salah satu titik lemah yang kerap menghambat program skala nasional adalah ego sektoral,” sebut legislator dari Dapil Jatim VIII itu.
Karena itu, ia mendorong BGN memperkuat komunikasi dan sinergi dengan kementerian/lembaga terkait, termasuk Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, serta pemerintah daerah. Sinergi tersebut dinilai penting untuk memperkuat pengawasan terpadu di lapangan.
“Sinergi ini sangat krusial, terutama dalam fungsi pengawasan terpadu di lapangan yang selama ini dinilai masih longgar,” tegas Yahya.
Yahya berharap kepemimpinan Nanik S. Deyang dapat membawa BGN semakin kuat dalam menjalankan program MBG. Menurutnya, BGN tidak cukup hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga harus mampu memastikan program pemenuhan gizi masyarakat berlangsung aman dan disiplin.
“BGN diharapkan tidak hanya menjadi lembaga administratif, tetapi mampu bertransformasi menjadi motor penggerak perbaikan gizi nasional yang aman, disiplin, dan bebas dari insiden yang merugikan masyarakat,” pungkasnya.
