Senin, 23 November 2026

REDAKSI

ad468x60px

Tambang Ilegal dan Ujian Keberanian Negara

Andriyady, SP. Penulis dan Pengamat Sosial Politik.

Oleh: Andriyady., SP.*

Malang – Ada ironi yang sulit diabaikan dari Pulau Kabaena, Sulawesi Tenggara. Pulau yang menyimpan kekayaan nikel itu justru menghadapi persoalan serius dalam kehidupan masyarakatnya. Ketika industri pertambangan tumbuh dan investasi terus bergerak, sebagian warga berhadapan dengan menyusutnya mata pencaharian, turunnya produksi pertanian dan perikanan, serta tekanan terhadap lingkungan tempat mereka hidup.

Di sinilah kita perlu berhenti sejenak dari gemerlap angka produksi dan janji hilirisasi. Sebab, kekayaan alam tidak otomatis menjadi kesejahteraan. Bahkan, ketika tata kelolanya bermasalah, kekayaan itu bisa berubah menjadi sumber ketimpangan.

Laporan Pulau Kabaena dalam Angka yang diterbitkan Satya Bumi pada Mei 2026 memberikan gambaran yang patut diperhatikan. Berdasarkan survei terhadap 618 rumah tangga di 10 desa, sebanyak 42,7 persen responden menyatakan kegiatan pertambangan berdampak pada berkurangnya atau hilangnya mata pencaharian tradisional. Sebanyak 45,8 persen melaporkan penurunan produksi pertanian dan perikanan, sementara 38,2 persen menyatakan pendapatannya menurun.

Angka-angka tersebut bukan statistik nasional dan tidak bisa digeneralisasi untuk seluruh penduduk Kabaena. Penelitian menggunakan metode purposive sampling dengan responden yang dipilih berdasarkan kedekatan wilayah dengan aktivitas tambang. Namun, temuan itu cukup menjadi peringatan bahwa ekspansi pertambangan memiliki konsekuensi sosial-ekonomi yang perlu dijawab secara serius.

Ada satu angka lain yang lebih mengusik: menurut laporan yang sama, kontribusi sektor pertambangan terhadap pekerjaan kepala rumah tangga responden tercatat 13,5 persen. Artinya, di tengah ekspansi industri ekstraktif, ketergantungan masyarakat pada sektor pertanian, perikanan, dan mata pencaharian tradisional masih menjadi persoalan penting. Investasi besar tidak serta-merta berarti kesempatan kerja yang luas bagi penduduk setempat.

Pertanyaannya, jika keuntungan ekonomi pertambangan tidak terdistribusi secara memadai, sementara masyarakat menghadapi tekanan terhadap sumber penghidupannya, siapa yang sesungguhnya menikmati kekayaan nikel itu?

Pertanyaan ini menjadi semakin relevan setelah Kejaksaan Agung mengusut dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara untuk periode 2013–2025. Pada 5 November 2026, penyidik menggeledah enam lokasi di Jakarta dan menyita uang tunai Rp11,795 miliar, selain dokumen serta perangkat elektronik.

Dalam penyidikan tersebut, Kejagung menyebut enam perusahaan yang diduga berada dalam pengendalian Arif Kurniawan melalui Holding PT DDA bersama pihak berinisial LEI. Lima perusahaan yang luas wilayah izinnya telah dirinci memiliki total IUP 4.198 hektare. Luas IUP perusahaan keenam, PT HJ, belum dirinci.

Salah satu temuan yang patut dicermati menyangkut IUP PT BSJ dan PT KAA. Menurut keterangan penyidik, izin kedua perusahaan itu berakhir pada 2015, tetapi kemudian memperoleh mekanisme suspend sebanyak tiga kali. Penyidik juga mendalami dugaan penyalahgunaan kewenangan dan pemberian uang kepada penyelenggara negara untuk memanipulasi persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

Kejagung menyatakan telah memeriksa 38 saksi. Identitas pejabat yang diduga menerima pemberian belum diumumkan, sementara penghitungan kerugian negara masih berlangsung. Uang Rp11,795 miliar yang disita juga tidak boleh disamakan dengan nilai kerugian negara.

Di sinilah persoalan sesungguhnya berada. Jika izin yang seharusnya berakhir masih dapat dipertahankan melalui mekanisme administrasi, dan persetujuan operasional diduga dapat dipengaruhi pemberian uang, maka masalahnya bukan sekadar perusahaan yang melanggar aturan. Ada dugaan persoalan pada sistem pengawasan dan kewenangan negara.

Penegakan hukum karena itu tidak boleh berhenti pada penyitaan uang atau pemeriksaan orang-orang di sekitar perusahaan. Penyidik harus menelusuri siapa yang mengambil keputusan, siapa yang membuka jalan, siapa yang menerima keuntungan, dan bagaimana aktivitas yang diduga melawan hukum itu bisa berlangsung. Setiap pihak harus dimintai pertanggungjawaban berdasarkan bukti, tanpa pengecualian karena jabatan ataupun kekuatan modal.

Sebab, masyarakat di sekitar tambang tidak bisa terus diminta memahami pentingnya investasi, sementara kehilangan penghidupan dan kerusakan lingkungan menjadi beban yang mereka tanggung sendiri.

Hilirisasi boleh menjadi agenda pembangunan. Nikel boleh menjadi sumber nilai tambah ekonomi. Tetapi keduanya tidak boleh menjadi alasan untuk melonggarkan hukum atau mengorbankan ruang hidup masyarakat.

Keberanian negara bukan diukur dari banyaknya lokasi yang digeledah atau besarnya uang yang disita. Ukurannya adalah kesanggupan membongkar seluruh rantai penyimpangan, menindak siapa pun yang terbukti terlibat, dan memastikan masyarakat tidak ditinggalkan setelah kekayaan alamnya dikeruk.

Jangan sampai negara begitu cekatan menghitung keuntungan dari nikel, tetapi lamban menghitung kerugian yang ditanggung rakyat. Sebab, tambang ilegal bukan hanya menguji kepatuhan perusahaan terhadap hukum. Ia menguji apakah negara benar-benar berdiri untuk melindungi kepentingan publik, atau justru membiarkan hukum bertekuk lutut di hadapan kepentingan modal.

*) Penulis merupakan Penulis dan Pengamat Sosial Poilitik

**) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi skemanusantara.com

Terpopuler