Oleh: Dr. Drs. Mohamad Sinal, S.H., M.H., M.Pd.*
Malang – Ada kemenangan yang dirayakan dengan sorak-sorai, ada pula yang justru hadir dalam keheningan. Dalam negara hukum, kemenangan sejati bukan ditandai oleh tumbangnya seseorang atau kelompok, melainkan tegaknya keadilan tanpa mengorbankan martabat manusia.
Hukum bukan pedang di tangan penguasa, melainkan pagar yang melindungi setiap orang, termasuk dari kesewenang-wenangan kekuasaan. Ketika hukum berubah menjadi instrumen untuk menaklukkan pihak tertentu, negara mungkin terlihat kuat, tetapi sesungguhnya sedang mempertaruhkan kepercayaan masyarakat.
Lebih dari dua ribu tahun lalu, Aristoteles melalui Politics telah membahas pentingnya pemerintahan berdasarkan hukum dibandingkan pemerintahan yang semata-mata bertumpu pada kehendak individu.
Sebab, manusia dapat dipengaruhi kepentingan, amarah, dan hasrat mempertahankan kekuasaan. Hukum diperlukan untuk membatasi kecenderungan tersebut.
Prinsip itu sejalan dengan konstitusi Indonesia. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sementara itu, Pasal 27 ayat (1) menjamin persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum, dan Pasal 28D ayat (1) menjamin kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Ketentuan tersebut bukan sekadar norma tertulis. Ia merupakan janji konstitusional bahwa hukum tidak boleh tunduk kepada kepentingan kekuasaan ataupun membedakan perlakuan berdasarkan kedudukan seseorang.
Persoalannya, prinsip tersebut tidak selalu mudah diwujudkan. Penegakan hukum kerap menghadapi kritik ketika masyarakat melihat adanya perbedaan perlakuan antara mereka yang memiliki kekuasaan dan warga biasa. Ketika hukum terlihat tegas terhadap kelompok lemah, tetapi dipersepsikan lunak terhadap pihak yang memiliki pengaruh, kepercayaan publik dapat terkikis.
Bahaya lainnya muncul ketika hukum dipersepsikan digunakan secara selektif. Jika seseorang merasa diperiksa bukan semata-mata berdasarkan perbuatan dan alat bukti, melainkan karena identitas atau pandangannya, hukum berisiko kehilangan legitimasi moralnya.
Gustav Radbruch, melalui pemikirannya tentang hubungan antara keadilan dan kepastian hukum, mengingatkan bahwa hukum positif tidak dapat dilepaskan sepenuhnya dari tuntutan keadilan. Dalam keadaan ketika ketidakadilan mencapai tingkat yang tidak tertahankan, hukum tidak lagi dapat berlindung di balik formalitas peraturan semata.
Pemikiran tersebut bukan pembenaran untuk mengabaikan undang-undang. Sebaliknya, ia menjadi pengingat bahwa hukum harus dijalankan dengan tetap memperhatikan keadilan dan martabat manusia.
Hal senada dapat ditemukan dalam pemikiran Lon L. Fuller melalui The Morality of Law. Fuller menjelaskan bahwa hukum membutuhkan prinsip-prinsip dasar, seperti kejelasan aturan, keterbukaan, konsistensi, stabilitas, dan kesesuaian antara aturan yang ditetapkan dengan pelaksanaannya. Artinya, hukum tidak cukup hanya tertulis dan diumumkan. Pelaksanaannya juga harus konsisten.
Di sinilah pentingnya integritas aparat penegak hukum dan kemandirian hakim. Penyidik, penuntut umum, dan hakim harus menjalankan kewenangannya berdasarkan hukum, fakta, serta alat bukti yang sah. Asas praduga tak bersalah dan penghormatan terhadap hak-hak warga negara harus tetap dijaga dalam setiap proses penegakan hukum.
Negara memang wajib bertindak tegas terhadap korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan berbagai tindak kejahatan yang merugikan masyarakat. Namun, ketegasan tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan prosedur hukum. Penegakan hukum yang mengabaikan keadilan justru berpotensi melahirkan ketidakpercayaan baru.
Kebebasan berpendapat juga merupakan bagian penting dari kehidupan negara hukum. Kritik masyarakat semestinya dipandang sebagai ruang evaluasi bagi penyelenggara negara, bukan ancaman yang harus dibungkam. Negara yang terbuka terhadap kritik memiliki kesempatan untuk memperbaiki kebijakan dan mengoreksi kekeliruan.
Pada akhirnya, keadilan harus hadir dalam kehidupan nyata. Ia harus dapat dirasakan petani yang memperjuangkan hak atas tanah, buruh yang menuntut perlindungan, maupun warga biasa yang mencari kepastian melalui lembaga peradilan.
Karena itu, kemenangan negara hukum tidak diukur dari banyaknya orang yang dihukum atau kerasnya tindakan penguasa. Kemenangan itu terletak pada kemampuan negara menindak pelanggaran tanpa merampas hak, menjalankan kewenangan tanpa kesewenang-wenangan, serta menjaga konstitusi tanpa mengingkari prinsip-prinsipnya.
Sejarah tidak hanya mencatat siapa yang menang, tetapi juga bagaimana kemenangan itu diraih. Negara yang berani mengoreksi kesalahan, menghormati kritik, dan menegakkan hukum secara konsisten akan membangun kepercayaan masyarakat.
Sebab, kemenangan negara hukum yang sesungguhnya bukan ketika negara berhasil mengalahkan seseorang, melainkan ketika keadilan mampu mengalahkan kesewenang-wenangan.
*) Penulis Merupakan Corporate Legal Consultant, anggota Dewan Pakar DPN Peradi Profesional, mediator, ahli bahasa hukum, Wakil Ketua Pokja Regulasi BRAN, dan dosen Polinema.
**) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi skemanusantara.com



