Senin, 9 November 2026

REDAKSI

ad468x60px

Suryadi Dorong Integrasi Data Kesehatan untuk Antisipasi Penyakit Menular

Malang – Mobilitas penduduk yang tinggi di Kota Malang dinilai perlu diimbangi dengan penguatan pengawasan penyakit menular. Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, Suryadi, mendorong keterlibatan masyarakat dalam mendeteksi potensi penyebaran penyakit sejak dini.

Hal itu disampaikan Suryadi dalam kegiatan di Hotel Swiss-Belinn, Selasa (27/10/2026). Menurutnya, sebagai kota pendidikan, perdagangan, dan jasa, Malang memiliki pergerakan penduduk yang dinamis sehingga membutuhkan sistem kewaspadaan kesehatan yang lebih responsif.

Penyakit seperti demam berdarah dengue (DBD), tuberkulosis (TBC), dan campak masih perlu mendapat perhatian. Upaya pencegahan, kata Suryadi, tidak boleh hanya berfokus pada penanganan pasien setelah jatuh sakit.

1000260933 100kb
Suryadi menyampaikan materi dalam kegiatan penguatan surveilans kesehatan bertema “Dari Kebijakan Menjadi Gerakan” di Kota Malang, Selasa (27/10/2026).

“Pengendalian penyakit menular harus dimulai dari deteksi dini. Kita perlu membangun sistem surveilans yang mampu mengenali potensi penyebaran penyakit sejak awal, merespons dengan cepat, dan melibatkan masyarakat sebagai bagian penting dari upaya pencegahan,” ujar Suryadi, Sabtu (31/10/2026)

Suryadi merujuk data Dinas Kesehatan Kota Malang yang menunjukkan kasus DBD pada 2025 menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Meski begitu, sejumlah wilayah masih menghadapi beban kasus tinggi. Penemuan kasus TBC dan pendampingan pengobatan juga dinilai perlu diperkuat.

Ia menyebut kader kesehatan, posyandu, RT/RW, sekolah, kampus, hingga pondok pesantren berpotensi menjadi mitra pemerintah dalam mendeteksi ancaman kesehatan di lingkungan masing-masing.

“Keterlibatan masyarakat harus didukung pemerintah melalui sistem pelaporan, verifikasi, dan tindak lanjut yang jelas. Jangan sampai masyarakat sudah melapor, tetapi tidak mendapatkan respons,” tegasnya.

Selain itu, Suryadi menekankan pentingnya integrasi data dari masyarakat, puskesmas, rumah sakit, laboratorium, dan fasilitas kesehatan swasta. Keterhubungan informasi tersebut diperlukan untuk memetakan wilayah berisiko dan menentukan langkah penanganan.

“Surveilans tidak boleh berhenti pada pengumpulan data, tetapi harus menghasilkan tindakan nyata. Dengan data yang terintegrasi, pemerintah dapat menentukan langkah penanganan secara lebih tepat,” jelasnya.

Ia juga mendorong kebijakan kesehatan berbasis bukti melalui survei yang mengukur pemahaman masyarakat, akses layanan kesehatan, cakupan imunisasi, perilaku pencegahan, serta kecepatan respons terhadap laporan penyakit.

Menurut Suryadi, penguatan surveilans perlu didukung anggaran memadai, indikator terukur, perlindungan kerahasiaan pasien, dan evaluasi berkala.

“Tujuan akhirnya bukan sekadar menghasilkan laporan, melainkan mencegah penularan, mengurangi risiko kematian yang dapat dihindari, dan memastikan masyarakat memperoleh perlindungan kesehatan yang layak,” pungkasnya.

Melalui penguatan surveilans berbasis masyarakat, ia berharap pemerintah, tenaga kesehatan, dan warga dapat membangun sistem kewaspadaan yang saling terhubung. Dengan demikian, deteksi penyakit dapat dilakukan lebih dini dan penanganan berjalan lebih cepat.

Terpopuler