Minggu, 22 November 2026

REDAKSI

ad468x60px

Rimzah Dorong Aspirasi Warga yang Belum Terakomodasi Musrenbang Masuk Pokir DPRD

Wakil Ketua III DPRD Kota Malang Rimzah SIP

Malang – Aspirasi masyarakat yang belum terakomodasi melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) maupun program RT Berkelas menjadi perhatian DPRD Kota Malang. Melalui kegiatan reses, legislatif berupaya menjaring kebutuhan warga yang dinilai mendesak untuk diperjuangkan melalui usulan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD.

Wakil Ketua III DPRD Kota Malang, Rimzah, mengatakan reses menjadi momentum bagi anggota dewan untuk mengidentifikasi persoalan riil yang dihadapi masyarakat. Aspirasi yang dihimpun selanjutnya akan dipilah berdasarkan tingkat urgensi dan diselaraskan dengan arah pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Hal tersebut disampaikan Rimzah saat menggelar kegiatan serap aspirasi di Gedung Muamalah, Kelurahan Kasin, Kecamatan Klojen, Senin (2/11/2026).

Menurut politisi Partai Gerindra dari daerah pemilihan Klojen tersebut, reses tidak boleh sekadar menjadi agenda rutin kelembagaan. Kegiatan ini harus menghasilkan usulan konkret yang dapat diperjuangkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Fokus kami sekarang bagaimana usulan-usulan dari reses ini bisa menjadi pokok pikiran. Kami melihat kegiatan dan kebutuhan apa saja yang paling urgen agar bisa terakomodasi. Tentunya tetap disesuaikan dengan RPJMD kepala daerah yang sudah disahkan bersama,” ujar Rimzah.

Terkait mekanisme penyusunan kamus usulan, Rimzah menjelaskan DPRD tetap mengacu pada ketentuan yang disusun pihak eksekutif. Namun, kebutuhan masyarakat yang belum tercantum dalam daftar usulan tidak serta-merta diabaikan.

“Jika ditemukan kebutuhan mendesak yang belum masuk kamus usulan, kami tetap akan memperjuangkannya sesuai kondisi faktual di lapangan,” tegasnya.

Selain persoalan kebutuhan pembangunan, salah satu aspirasi yang mengemuka dalam pertemuan tersebut berkaitan dengan pemanfaatan bangunan milik pemerintah daerah yang dinilai belum optimal.

Rimzah melihat aset tersebut berpotensi dimanfaatkan untuk menyediakan fasilitas publik yang dibutuhkan masyarakat, salah satunya toilet umum. Menurutnya, aset milik daerah seharusnya dapat memberikan manfaat langsung bagi warga.

“Karena itu bangunan milik daerah, bisa kita dorong agar pemanfaatannya lebih maksimal, misalnya untuk toilet umum dan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat. Prinsipnya, aset milik daerah harus bisa kembali memberikan manfaat bagi masyarakat,” tandasnya.

Melalui reses tersebut, Rimzah berharap berbagai kebutuhan masyarakat yang belum terakomodasi dalam mekanisme perencanaan pembangunan reguler tetap memiliki ruang untuk diperjuangkan melalui Pokir DPRD, dengan tetap memperhatikan prioritas dan arah pembangunan Kota Malang.

Terpopuler