Oleh: BEM PTNU Se-Nusantara*
Jakarta – Nahdlatul Ulama (NU) memiliki akar sejarah yang kuat sebagai jam’iyyah yang dibangun di atas tradisi keilmuan, kepemimpinan ulama, dan nilai-nilai kepesantrenan. Di tengah perubahan zaman, menjaga fondasi tersebut sekaligus mendorong pembaruan menjadi tantangan penting bagi keberlanjutan organisasi.
Masuknya KH Imam Jazuli ke dalam jajaran Rais Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masa khidmah 2026–2031 menjadi salah satu momentum untuk kembali membicarakan penguatan otoritas keulamaan dan masa depan pesantren. Bagi kami, momentum ini perlu ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas, yakni memperkuat supremasi Syuriyah serta mendorong transformasi pesantren agar tetap relevan menghadapi perkembangan zaman.
Mengembalikan Peran Strategis Syuriyah
Gagasan supremasi Syuriyah tidak semestinya dipahami sebatas persoalan pengaruh atau pembagian kekuasaan dalam struktur organisasi. Lebih dari itu, gagasan ini berkaitan dengan penguatan otoritas keilmuan dan tanggung jawab moral ulama dalam menentukan arah perjalanan jam’iyyah.
Sebagai organisasi yang lahir dari tradisi pesantren, NU memiliki karakter kepemimpinan yang tidak dapat dilepaskan dari peran ulama. Karena itu, Syuriyah perlu menjalankan fungsi strategis dalam menjaga Khittah 1926, mengawal Qanun Asasi, serta memastikan kebijakan organisasi tetap berpijak pada nilai-nilai keagamaan dan kemaslahatan umat.
Dalam tata kelola organisasi, hubungan Syuriyah dan Tanfidziyah harus berjalan secara proporsional. Syuriyah memiliki peran keulamaan dalam memberikan arah dan pertimbangan strategis, sementara Tanfidziyah menjalankan fungsi pelaksanaan organisasi. Keduanya membutuhkan hubungan yang saling menguatkan, bukan saling meniadakan.
Penguatan peran Syuriyah juga penting untuk menjaga agar keputusan organisasi tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan administratif maupun kepentingan politik sesaat. Prinsip kolektif-kolegial harus menjadi landasan dalam membangun kepemimpinan yang bertanggung jawab dan berorientasi pada kemaslahatan jangka panjang.
Transformasi Pesantren Tanpa Kehilangan Tradisi
Selain penguatan kelembagaan, masa depan NU juga berkaitan erat dengan kemampuan pesantren menjawab tantangan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi.
KH Imam Jazuli merupakan salah satu figur yang mendorong gagasan transformasi pesantren. Melalui berbagai inisiatif, termasuk workshop pesantren transformatif, upaya pembaruan diarahkan agar pesantren memiliki kapasitas kelembagaan dan pendidikan yang lebih adaptif.
Transformasi tersebut setidaknya mencakup tiga aspek penting. Pertama, modernisasi tata kelola pesantren melalui penguatan manajemen kelembagaan dan profesionalisme pengelolaan pendidikan.
Kedua, penguasaan teknologi dan literasi digital. Santri perlu memiliki kecakapan menghadapi perkembangan teknologi tanpa meninggalkan tradisi keilmuan, kitab kuning, dan sanad yang menjadi identitas pesantren.
Ketiga, penguatan kemandirian ekonomi. Pesantren perlu didorong menjadi pusat pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan kewirausahaan, pengelolaan potensi ekonomi, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia.
Prinsip al-muhafadzah ‘ala qadimis salih wal akhdzu bil jadidil ashlah harus tetap menjadi pijakan. Tradisi yang baik dipertahankan, sementara pembaruan yang lebih baik perlu diadopsi untuk menjawab kebutuhan zaman.
Dengan demikian, modernisasi pesantren bukan berarti meninggalkan identitas keislaman dan tradisi keilmuan. Sebaliknya, pembaruan harus menjadi instrumen untuk memperkuat peran pesantren dalam pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan peradaban.
Menyatukan Komitmen untuk Masa Depan NU
Kami, BEM PTNU Se-Nusantara, menyatakan dukungan terhadap langkah KH Imam Jazuli dalam mengawal penguatan supremasi Syuriyah dan agenda transformasi pesantren di Indonesia.
Dukungan tersebut berangkat dari keyakinan bahwa masa depan NU membutuhkan kepemimpinan ulama yang kuat sekaligus kelembagaan pesantren yang adaptif. Keduanya merupakan bagian penting dalam menjaga kesinambungan tradisi dan menjawab tantangan masa depan.
Namun, penguatan organisasi tidak cukup berhenti pada pergantian kepengurusan atau penempatan figur dalam struktur strategis. Diperlukan konsistensi dalam menjalankan prinsip organisasi, memperkuat tata kelola, serta menghadirkan program yang manfaatnya dapat dirasakan oleh warga Nahdliyin.
Pada akhirnya, supremasi Syuriyah dan transformasi pesantren bukan dua agenda yang berdiri sendiri. Keduanya saling berkaitan dalam menjaga identitas NU sebagai jam’iyyah ulama sekaligus mendorong kontribusinya bagi masyarakat yang terus berubah.
Menyongsong masa depan, NU perlu tetap berakar kuat pada tradisi keulamaan, tetapi tidak boleh kehilangan keberanian untuk melakukan pembaruan. Dari sinilah kekuatan tradisi dan semangat modernitas dapat berjalan beriringan demi kemaslahatan umat dan bangsa.



