SkemaNusantara.com – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memaparkan capaian ekonomi dan arah kebijakan anggaran daerah dalam Rapat Paripurna Tingkat 1 DPRD Jawa Timur, Rabu 26 Agustus 2026. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada Semester I-2026 tercatat 5,84 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,45 persen.
Paparan tersebut disampaikan saat Khofifah memberikan Jawaban Pemerintah atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Jawa Timur dalam pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2026.
Menurut Khofifah, capaian pertumbuhan ekonomi tersebut berjalan beriringan dengan perbaikan sejumlah indikator kesejahteraan masyarakat. Tingkat kemiskinan Jawa Timur pada Maret 2026 turun sebesar 0,24 persen, sementara kemiskinan ekstrem tercatat 0,29 persen atau berada di bawah angka nasional sebesar 0,85 persen.
“Pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini tidak hanya tercermin dari peningkatan aktivitas ekonomi secara agregat, tetapi juga disertai perbaikan indikator kesejahteraan masyarakat,” tegas Gubernur Khofifah dalam sampaiannya.
Perbaikan juga terjadi pada sektor ketenagakerjaan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Timur pada Mei 2026 turun sebesar 0,13 persen menjadi 3,42 persen. Angka tersebut berada di bawah rata-rata TPT nasional yang mencapai 4,65 persen.
Capaian makroekonomi itu menjadi salah satu pijakan dalam penyusunan P-APBD 2026. Dari sisi pendapatan, proyeksi meningkat dari Rp26,31 triliun menjadi Rp26,49 triliun atau bertambah Rp183,77 miliar. Kenaikan tersebut terutama berasal dari target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bertambah Rp180,77 miliar.
Jawa Timur juga memperoleh tambahan insentif/hibah sebesar Rp3 miliar dari Kementerian Dalam Negeri atas keberhasilan menekan angka pengangguran. Sementara itu, Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat diproyeksikan tetap sebesar Rp8,82 triliun.
Pada sisi belanja, Pemprov Jatim mengalokasikan tambahan Rp2,64 triliun untuk belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Belanja modal diarahkan antara lain untuk pembangunan infrastruktur jalan, jaringan, dan irigasi.
Khofifah juga menyampaikan sejumlah program pelayanan publik. Di sektor pendidikan, Pemprov Jatim mengalokasikan bantuan bagi 50.000 siswa dari keluarga prasejahtera serta berkomitmen menyelesaikan kewajiban pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) sesuai regulasi.
Untuk kesehatan, penguatan layanan diarahkan ke wilayah kepulauan melalui program Jatim Sehat dan Jatim Access Hospital, khususnya bagi masyarakat prasejahtera yang belum tercakup dalam JKN.
Sementara sektor UMKM didukung melalui pembiayaan murah Kredit Sejahtera (Prokesra) yang bekerja sama dengan BPR Jatim. Program tersebut menawarkan suku bunga 3 persen dengan plafon pinjaman hingga Rp50 juta.
Rapat paripurna tersebut juga diwarnai pesan solidaritas terhadap daerah yang terdampak bencana, di antaranya gempa di Flores, NTT, dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia. DPRD dan Pemprov Jatim turut menggalang doa serta bantuan kemanusiaan.
Pembahasan P-APBD 2026 selanjutnya diarahkan pada pengawalan anggaran agar setiap alokasi belanja dapat mendukung pelayanan publik dan memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.
