Malang – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Malang Tahun Anggaran 2027 mendapat sejumlah catatan kritis dari tujuh fraksi DPRD Kota Malang. Salah satu sorotan utama adalah penurunan alokasi belanja modal yang dinilai belum sebanding dengan besarnya kebutuhan pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik.
Catatan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap RAPBD 2027, Kamis (5/11/2026). Selain belanja modal, DPRD juga menyoroti persoalan banjir, pengelolaan sampah, ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan.
Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Eko Hardianto, mengungkapkan alokasi belanja modal dalam RAPBD 2027 diproyeksikan sekitar Rp142 miliar, turun dari Rp159 miliar pada tahun anggaran 2026. Penurunan sekitar Rp17 miliar tersebut dinilai perlu mendapat penjelasan, mengingat kebutuhan pembangunan infrastruktur Kota Malang masih cukup besar.
Menurutnya, pemerintah masih harus menyelesaikan berbagai persoalan, mulai dari penanganan banjir, perbaikan jalan, pemeliharaan fasilitas umum, hingga penyediaan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat.
“Sinkronisasi prioritas pembangunan daerah dengan kebijakan nasional harus diwujudkan secara konkret. Jangan hanya tertuang dalam narasi prosedural, tetapi harus benar-benar terlihat dalam program dan pelaksanaannya,” tegas Eko.
PDI Perjuangan juga menyoroti struktur pendapatan daerah yang masih didominasi dana transfer pemerintah pusat. Dalam proyeksi RAPBD 2027, pendapatan transfer mencapai sekitar Rp1,21 triliun atau 51,2 persen, sedangkan PAD diperkirakan sebesar Rp1,15 triliun.
Fraksi ini mengingatkan agar peningkatan target pajak dan retribusi tidak justru membebani masyarakat. Optimalisasi pendapatan harus disertai perbaikan kualitas pelayanan, transparansi, serta digitalisasi sistem pemungutan.
Persoalan sampah turut menjadi perhatian PDI Perjuangan. Penanganannya dinilai membutuhkan intervensi anggaran yang signifikan, dengan kebutuhan diperkirakan mencapai Rp30 miliar hingga Rp36 miliar. Anggaran tersebut diperlukan untuk pembenahan sanitasi, mitigasi risiko kebakaran akibat gas metana, perbaikan sel sampah, percepatan program Local Service Delivery Improvement Project (LSDP), serta pengembangan TPS 3R.
Sorotan terhadap kualitas pelayanan publik juga disampaikan Fraksi PKB. Melalui juru bicaranya, Arif Wahyudi, PKB meminta pemerintah memperbaiki koordinasi antara BPJS Kesehatan dan rumah sakit. Menurutnya, persoalan administrasi tidak boleh menghambat masyarakat memperoleh penanganan medis.
“Yang dibutuhkan masyarakat adalah pelayanan kesehatan. Kalau ada orang sakit, penanganan awal harus didahulukan. Urusan administrasi BPJS, baik BPJS daerah maupun pusat, itu menjadi urusan pemerintah. Jangan sampai rumah sakit dan BPJS justru saling menyalahkan,” tegas Arif.
PKB juga meminta pemerintah bertindak tegas terhadap reklame yang melanggar aturan atau mengganggu fungsi taman dan ruang publik. Penataan kabel udara yang semrawut serta penyelesaian penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) perumahan dari pengembang kepada pemerintah turut menjadi perhatian.
“Kalau reklame itu melanggar aturan, segera lakukan pembongkaran. Kalau ada izinnya, pihak yang memberikan izin juga harus dievaluasi. Pemerintah tidak perlu menunggu persoalan semakin besar untuk mengambil tindakan,” tandasnya.
Di sektor pendidikan, PKB meminta pemerintah mempertegas larangan pungutan yang memberatkan orang tua siswa, terutama saat anak memasuki jenjang pendidikan berikutnya.
Sementara itu, Fraksi PKS melalui juru bicara Rochmad menyoroti persoalan banjir yang dinilai belum memiliki target penyelesaian terukur. PKS mengacu pada data BPBD yang mencatat 21 titik genangan pada 14 Maret 2026, kemudian 16 titik pada 30 Maret 2026 dan 15 titik pada 28 April 2026.
Sejumlah kawasan yang menjadi perhatian antara lain Sawojajar, IWS Candi, IWS Bukit Barisan, IWS Bareng, Simpang Bunga Krisan, dan Simpang Balearjosari.
“Persoalan banjir ini harus diselesaikan secara konkret. Kalau tahun sebelumnya masih ada 24 titik dan kemudian muncul 25 titik, bagaimana target pemerintah pada 2027? Jangan sampai setiap tahun hanya menjadi agenda pembahasan tanpa penyelesaian yang jelas,” sorot Rochmad.
Selain banjir, PKS mendesak pemerintah memperkuat pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir, termasuk pemilahan, pengolahan, dan peningkatan kapasitas tempat penampungan sementara.
Fraksi ini juga mendorong pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagai perangkat daerah tersendiri. Usulan tersebut dinilai mendesak karena tercatat 85 kejadian kebakaran sepanjang Januari hingga Agustus 2026.
PKS turut mempertanyakan terbatasnya belanja modal, optimalisasi kontribusi Perumda Air Minum Tugu Tirta terhadap PAD, serta percepatan sertifikasi aset daerah.
Dari Fraksi Gerindra, juru bicara Ginanjar Yoni Wardoyo menyoroti komposisi belanja daerah yang dinilai belum optimal. Dengan alokasi belanja modal sekitar Rp142 miliar, pemerintah diminta menjelaskan strategi agar kebutuhan pembangunan infrastruktur tetap terpenuhi tanpa mengabaikan efektivitas penggunaan anggaran.
Gerindra juga mempertanyakan penetapan belanja tidak terduga sebesar Rp61 miliar. Pemerintah diminta menjelaskan parameter dan indikator penentuan anggaran tersebut, khususnya untuk mengantisipasi potensi bencana dan kondisi darurat.
Selain itu, Gerindra meminta penguatan pengawasan Inspektorat terhadap kinerja perangkat daerah, percepatan tender proyek fisik sejak awal tahun, serta kepastian bahwa pokok-pokok pikiran DPRD ditindaklanjuti secara transparan dan akuntabel.
Juru Bicara Fraksi Golkar, Joko Prihatin, menyoroti kemampuan pemerintah meningkatkan PAD secara berkelanjutan. Menurut Golkar, pemerintah tidak cukup hanya menaikkan target pendapatan, tetapi juga perlu memperluas basis pajak, mengoptimalkan potensi ekonomi daerah, dan memperkuat digitalisasi pemungutan.
Kenaikan target retribusi daerah dari sekitar Rp103 miliar pada 2026 menjadi Rp151 miliar pada 2027 juga dipertanyakan. Pemerintah diminta menjelaskan sektor pelayanan yang menjadi sumber peningkatan tersebut sekaligus memastikan kebijakan itu tidak menambah beban masyarakat.
Golkar turut meminta rincian penggunaan belanja tidak terduga yang meningkat dari Rp3,17 miliar menjadi Rp61 miliar, termasuk alokasi untuk penanganan sampah melalui program LSDP serta mekanisme pengawasan dan pertanggungjawabannya.
Di sektor lingkungan, fraksi ini mempertanyakan kecukupan anggaran Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp122 miliar untuk mendukung pengelolaan sampah dari hulu ke hilir, optimalisasi TPA Supit Urang, dan pengembangan TPS 3R.
Persoalan pengelolaan aset daerah menjadi perhatian Fraksi Damai. Melalui juru bicara Eko Hadi Purnomo, fraksi tersebut menyoroti progres sertifikasi aset yang disebut baru mencapai sekitar 21 persen dari total 8.451 unit.
Damai meminta pemerintah menjelaskan hambatan penyelesaian sertifikasi tersebut. Kepastian hukum atas aset daerah dinilai penting karena berkaitan dengan peluang optimalisasi pemanfaatan aset untuk meningkatkan PAD.
Fraksi Damai juga mendorong penguatan sumber daya manusia pengelola pajak, optimalisasi sistem e-tax, peningkatan kualitas pendidikan, serta pembenahan sistem pengendalian internal untuk meminimalkan temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Adapun Fraksi NasDem-PSI melalui juru bicara Donny Victorius menekankan pentingnya penerapan sistem meritokrasi dalam penempatan pejabat struktural. Pengisian jabatan harus didasarkan pada kompetensi dan kualifikasi, bukan pertimbangan subjektif maupun politis.
Fraksi ini juga menyoroti ketidaksesuaian data desil masyarakat yang berpotensi membuat warga kurang mampu kehilangan hak memperoleh bantuan sosial.
Persoalan penyerahan PSU perumahan Agra Bumi Jaya turut menjadi perhatian. Dari sekitar 600 rumah, disebut baru 10 persen PSU yang diserahkan secara fisik kepada Pemerintah Kota Malang. Pemerintah diminta menyampaikan capaian program hingga akhir 2026 sekaligus memastikan keberlanjutannya pada tahun anggaran 2027.
Berbagai catatan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan RAPBD 2027 tidak hanya berkaitan dengan besaran anggaran, tetapi juga ketepatan prioritas dan efektivitas penggunaannya. Penurunan belanja modal, ketergantungan terhadap transfer pusat, persoalan banjir, pengelolaan sampah, hingga kualitas pelayanan publik membutuhkan kebijakan yang terukur.
DPRD kini menunggu jawaban Pemerintah Kota Malang atas berbagai pandangan umum fraksi tersebut. Pembahasan RAPBD 2027 diharapkan tidak berhenti pada penyesuaian angka dan pemenuhan prosedur anggaran, tetapi mampu menghasilkan kebijakan yang menjawab kebutuhan nyata masyarakat.



